Aliansi Untuk Papua di Jakarta

Rencana Dialog Papua Jakarta Harus Sinergi dengan Pembenahan Politik Lokal Papua
Kami menyambut baik rencana dialog Jakarta Papua yang saat ini sedang
diupayakan oleh Pemerintah. Dialog damai adalah satu-satunya jalan
keluar yang paling bermartabat untuk menyelesaikan seluruh persoalan
politik dan kemanusiaan di Papua yang telah berlangsung selama ini.
Dialog Jakarta Papua juga dapat menjadi indikator keseriusan
pemerintah dalam menjaga dan memenuhi hak-hak dasar rakyat Papua.
Meski demikian kami meminta agar seluruh proses dialog ini melibatkan
partisipasi dan mempertimbangkan aspirasi rakyat Papua. Menuju proses
dialog ini, kami meminta pemerintah untuk konsisten menjaga dan
memenuhi hak asasi rakyat Papua dengan memastikan tidak berulangnya
pelanggaran HAM kepada rakyat Papua. Pemerintah harus meninjau kembali
keberadaan aparat TNI dan operasi-operasi keamanan yang saat ini masih
berlangsung secara tertutup. Di sisi lain, kami juga meminta
pembenahan situasi politik lokal di Papua sebagai upaya yang sinergi
dan beriringan dengan rencana dialog Papua-Jakarta yang akan
dijalankan oleh Pemerintah. Membangun kepercayaan rakyat Papua
terhadap kesungguhan  pemerintah menjadi syarat mutlak sebelum
diselenggarakannya dialog Jakarta-Papua.
 
Menyikapi situasi politik lokal yang saat ini berkembang, kami meminta
Pemerintah untuk tidak memaksakan diri dengan melakukan pemilihan
anggota Majelis Rakyat Papua di Papua, yang sedianya akan dilakukan
pada 28 Februari mendatang. MRP adalah lembaga yang didirikan sebagai
mandat dari UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) di Papua.
Dalam berbagai forum secara resmi, sebagian besar rakyat Papua telah
menyatakan bahwa Otonomi Khusus telah gagal karena tidak memberikan
memberikan pemihakan, perlindungan, pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak
dasar orang asli Papua. Oleh karenanya, masyarakat mengembalikan Otsus
kepada pemerintah di Jakarta.
Namun Pemerintah tetap melaksanakan proses pemilihan MRP periode kedua
di 15 wilayah Papua, berdasarkan Perdasus No. 4 tahun 2010. Anggota
MRP periode kedua yang akan dilantik berjumlah 75 orang, 42 orang
wakil propinsi Papua dan 33 orang wakil propinsi Papua Barat.
Pemilihan MPR dinilai dipaksakan oleh banyak pihak. DPRP meminta
pemilihan MRP ditunda.Sementara tiga pimpinan Gereja Protestan (GKI,
KINGMI, Gereja Baptis Papua) meminta proses MRP dihentikan dan
dilaksanakan dialog antara pemerintah Jakarta dengan perwakilan
masyarakat Papua, dengan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral.
 
Proses pemilihan anggota MRP ini juga tidak transparan, tidak memenuhi
tahapan pemilihan yang dimandatkan Perdasus serta marak kecurangan
dalam penghitungan suara. Kami mengkhawatirkan, memaksakan pelantikan
anggota MRP hanya akan menguatkan kekecewaan rakyat Papua terhadap
pemerintahan yang tidak aspiratif dan menghargai lokalitas papua.
 
Oleh karenanya penting untuk memastikan bahwa seluruh inisiatif di
Jakarta melibatkan partisipasi dari rakyat Papua dan mempertimbangkan
aspirasi mereka. Pembentukan badan khusus dalam penanganan masalah di
Papua sangat penting dan menjadi searah dengan tujuan dilaksanakannya
dialog. Hal ini menjadi syarat utama agar inisiatif pemerintah dapat
dipandang positif dan terhindar dari kecurigaan-kecurigaan sehingga
proses dialog yang menjadi harapan rakyat Papua dapat segera terwujud.
Kami juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi yang lebih
komprehensif mengenai pelaksanaan pembangunan di Papua selama ini.
 
 
Jakarta, 25 Februari 2011
 
Aliansi Untuk Papua
 
KontraS, ANBTI, IKOHI, Imparsial, Foker LSM Papua, Setara Institute,
HRWG, Komnas Perempuan, FNMPP, IPPMAUS, Forum Papua Kalimantan, PGI,
Walhi, JIRA, LBH Pers
 
(Aliansi untuk Papua di Jakarta merupakan aliansi yang dibangun karena
rasa solidaritas atas nama kemanusiaan yang mendukung manusia lain
dalam memperjuangankan keadilan dan kebenaran)