Maraknya Kekerasan di Papua ‘Dituding’ Sebagai Suatu Rekayasa

 http://www.bintangpapua.com/headline/13833-maraknya-kekerasan-di-papua-dituding-sebagai-suatu-rekayasa
Sabtu, 20 Agustus 2011 00:01

Socratez & Benny

JAYAPURA - Terjadinya berbagai  peristiwa kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua. ikut mengundang keprihatinan yang mendalam dari  Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (BPP-PGBP). “Kami pun turut empati atas terbunuhnya beberapa warga sipil dan anggota aparat keamanan. Pembunuhan manusia dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan dan juga tidak dapat ditoleransi. Karena, manusia adalah gambar dan cipataan Allah,”jelas  Socratez Sofyan Yoman dalam press releasenya yang diterima Bintang Papua semalam.  Dalam release itu diuraikan, dalam bulan Agustus ini, kami menyaksikan beberapa Peristiwa kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Orang Tak Dikenal (OTK) yang terjadi pada Senin, 1 Agustus 2011 di Nafri, Distrik Abepura, telah terjadi penyergapan, penembakan dan pembacokan yang menyebabkan  empat orang yang tidak bersalah menjadi korban tewas yang diantaranya: tiga warga sipil bernama Wisman (30), Titin (32), Sardi (30) dan seorang prajurit TNI Yonif 756/WMS Pratu Dominikus Daton Keraf. Dan delapan warga sipil lainnya mengalami luka-luka (Siti Aminah, Sarmuji, Beno Bonay, Budiono, Jamaludin, Ahmad Salun, Mustam, Suyono dan Yulianto).   Di tempat peristiwa ini ditemukan senjata api jenis laras panjang, senjata tajam seperti tombak kayu, anak panah, parang, tulang Kasuari, dan Bendera Bintang Kejora, Linggis, dan tujuh selongsongan senjata api ( Harian Cenderawasih Pos, 2 Agustus 2011).
Dijelaskan, pada hari yang sama, Senin (1/8/11), sekitar pkl. 04.15 WIT terjadi dua peristiwa di tempat yang berbeda yaitu: di wilayah Angkasapura, Kota Jayapura, terjadi pembacokan terhadap warga sipil bernama Sugiantoro (37) bersama anaknya  dan juga ada upaya pembakaran Gedung Universitas Negeri Cenderawasih sekitar pkl. 04.00 WIT tapi upaya itu berhasil digagalkan pihak Kepolisian.
Pada 2 Agustus 2011, bersamaan hari Demonstrasi Rakyat dan Bangsa Papua yang diorganisir oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam rangka mendukung Konferensi KTT ILWP di Oxford, Inggris,  terjadi penikaman terhadap seorang mahasiswa dari Universitas Sains dan Teknlogi Jayapura (USTJ). Pada media massa dilaporkan bahwa penikaman itu dilakukan oleh massa KNPB, tetapi akhirnya dibantah oleh Mako Tabuni sebagai Koordinator Demo.
Di kampung Abe Pantai, pada tanggal 11 Agustus 2011, mobil yang dibawa oleh Jhon Yoku dan Ety Suebu ditembak oleh Orang Tak Dikenal. Tembakan peluru mengenai bagian depan mobil dan lubang tembakan sebanyak delapan titik.   
Pada 12 Agustus 2011 di Kabupaten Tolikara terjadi penembakan yang dilakukan oleh BRIMOB  terhadap warga sipil yang bernama Theo Yikwa (23) yang menyebabkan korban mengalami luka serius di bagian betis kaki bagian kiri dan hancur dan tembus ke tulang kering kaki kanan. Peristiwa penembakan ini terjadi pada saat masyarakat Tolikara melakukan demonstrasi untuk menuntut supaya Pemerintah secepatnya melaksanakan Pemilukada Kabupaten Tolikara. 
Pada 14 Agustus 2011, dua korban masing-masing, Majack Ick (35) dan Abner Kambu (35) ditemukan tewas karena ditikam oleh Orang Tak Dikenal (OTK). Pada hari yang sama dan di tempat yang sama  sebelumnya seorang mahasiswa yang bernama Kelly Gomba ditikam dan melaporkan diri ke Pos Polisi Expo dan korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Abepura tapi meninggal dunia karena mengeluarkan banyak darah.
Pada 16 Agustus 2011, ada peristiwa pengibaran bendera Rakyat dan Bangsa Papua Barat, Bintang Kejora, terjadi di pembukitan Tanah Hitam, tepatnya di RT 04/RW 03, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura.  Bendera Kebangsaan rakyat dan Bangsa Papua Barat ini diturunkan oleh aparat Kepolisian dan TNI.   Pada 16 Agustus 2011, seorang mahasiswa STAIN semester 5 yang bernama Indra Wahyuni dipanah dibagian punggung kanan hingga tembus pinggang sebelah kiri. Peristiwa ini terjadi pada saat Indra mau melaksanakan Sholat Subuh di salah satu Masjid di Tanah Hitam, Abepura.  Menyikapi masalah ini, Forum Komunikasi Himpunan Masyarakat Nusantara (KKHMN) mengeluarkan  enam point pernyataan keras dan menyatakan:    ”Apabila polisi tidak dapat segera mengungkap modus kejadian-kejadian yang ada maka kami dari komunitas kerukunan masyarakat dari seluruh Indonesia akan melakukan langkah-langkah pengamanan, pembelaan diri dan bila perlu melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan kepada orang yang melakukan terror dan kejahatan kepada masyarakat” (Bintang Papua, Kamis, 18 Agustus 2011, hal.2).
Pada 17 Agustus 2011 di Metro TV, Nick Messet tampil sebagai pembicara dengan menyatakan bahwa  Konferensi KTT ILWP di Oxford, Inggris, 2 Agustus 2011 yang dihadiri hanya 15 orang dari 200 orang yang diundang dan  tidak berhasil merumuskan rekomendasi-rekomendasi,   Dr. John Salford, Akademisi Inggris, penulis buku tentang hasil PEPERA 1969  tidak mendukung referendum,  dan terjadi pertengkaran mulut antar peserta. Ini bagian dari provokasi publik yang luar biasa dan Nick Messet sendiri telah menjadi juru bicara kekerasan dan kejahatan kemanusiaan terhadap saudara-saudara di  Tanah Papua.
Pada 18 Agustus 2011 terjadi penangkapan terhadap Otto Mayor (22) di depan Pos Polisi Expo Waena pada saat membagikan Undangan Pengumuman Hasil Konferensi KTT ILWP pada 2 Agustus di Oxford dan acara dilaksankan besok 20 Agustus 2011 di Taman Makam Theys Hiyo Eluay  dan  peristiwa penembakandan penangkapan  Demi Asso (22),  Nuga Logo (22), Sony Kossay (21), Mono Hisage (21). Pemberitaan di Media Cepos, Pasific Post, Papua Pos dan Bintang Papua bahwa pemuda yang ditangkap adalah perampok. Pemberitaan ini tidak benar tapi yang benar adalah pemuda ini ditembak dan ditangkap karena sedang membagi undangan untuk acara tanggal 20 Agustus 2011 di Taman Makam Theys Hiyo Eluay.  
Analisa kritis dari  deretan semua peristiwa  kekerasan dan kejahatan kemanusiaan ini adalah sebagai berikut.
1.  Pembunuhan yang terjadi di Nafri (01/08/11) dengan tujuan untuk menyudutkan dan mendiskreditkan TPN/OPM, dan juga menanamkan benih-benih kebencian dan permusuhan dari teman-teman non supaya tidak ada semangat solidaritas antar teman-teman non Papua,  orang asli Papua dan orang-orang Papua gunung.  Dan tujuan lain dari peristiwa ini untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa perjuangan rakyat dan bangsa Papua adalah dengan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan. Tetapi, pertanyaannya ialah mengapa selama ini, TPN/OPM tidak pernah membunuh penduduk Transmigran yang tinggal bertahun-tahun di dekat-dekat hutan?  Walaupun ada pembunuhan, tapi itu  dilakukan oleh TPN/OPM yang dibina atau dipelihara oleh Orang Tak Dikenal (OTK) selama ini.
2.  Pembunuhan yang terjadi di Buper Waena (14/08/11) yang korban tewas yaitu: Majack Ick, Abner Kambu adalah warga Sorong dan Kelly Gombo adalah warga Wamena. Dari peristiwa ini kita baca dalam media bahwa Kelly Gombo duluan ditikam dan kematian Majack dan Abner  adalah balas dendam dari keluarga Kelly Gombo. Tujuan dari peristiwa ini adalah untuk menciptakan konflik antara warga Sorong dan Wamena. Tetapi, Puji Tuhan, penduduk asli Papua dan lebih khusus warga dari Sorong dan Wamena tidak mudah dibodohi dan diprovokasi.
3.  Peristiwa pengibaran Bendera Bintang Kejora di perbukitan Abe Gunung (16/08/11)  adalah untuk melegitimasi dan memperkuat penambahan pasukan TNI dan meningkatkan Operasi Militer di Tanah Papua untuk mengejar, menangkap dan membunuh dan memusnahkan Penduduk Asli Papua dengan dasar bahwa  TPN/OPM   masih melakukan perlawanan dengan pengibaran bendera Bintang Kejora.
4.   Peristiwa penikaman dengan anak panah atas nama Indra Wahyuni pada saat mau melaksanakan Sholat Subuh di salah satu Mesjid  di Tanah hitam adalah isu yang sensitif dan efektif yaitu isu SARA yang dipakai Orang Tak DIkenal (OTK)  supaya warga Muslim yang melaksanakan Puasa marah dan melakukan perlawanan kepada orang asli Papua, terutama orang-orang gunung karena alat yang digunakan adalah anak panah, panah dan tombak identik dengan orang-orang gunung.
5.  Peristiwa penangkapan  atas Otto Mayor (22) di depan Pos Polisi Expo Waena  dan penembakan dan dan penangkapan  Demi Asso (22),  Nuga Logo (22), Sony Kossay (21), Mono Hisage (21) dengan tuduhan para perampok adalah aparat keamanan Indonesia mau menunjukkan kepada masyarakat Papua, rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional bahwa perjuangan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) adalah perjuangan dengan pendekatan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan.
6.  Tujuan lain dari kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dibuat oleh Orang Tak Dikenal (OTK)  ini adalah untuk menggagalkan perjuangan Rakyat Papua untuk dialog damai antara Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral.
Dari analisa kritis ini, Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua menyatakan dan menyerukan:
1.  Kami mengutuk keras atas kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai hati nurani dan kemanusiaan yang mengorban nyawa rakyat sipil.
2.  Semua kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua selama ini adalah murni dilakukan oleh TPN/OPM yang dibina dan dipelihara oleh pihak-pihak tangan ketiga yang dikenal dengan Orang Tak Dikenal (OTK). Karena, orang asli Papua bukan Orang Tak Dikenal (OTK) karena  penduduk asli Papua  pemilik Negeri dan Tanah ini dan sudah dikenal oleh alam, leluhur dan nenek moyang orang asli Papua, sehingga OTK  tentu bukan orang Papua??  3.  Pihak aparat Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Tanah Papua diharapkan jangan meng-kambinghitam-kan penduduk sipil Papua dan sudah saatnya harus mengungkap pihak ketiga yang membina dan memelihara TPN/OPM binaan.
4.  Aparat keamanan  TNI  dari berbagai Kesatuan yang Organik dan Non-Organik yang bertugas di Tanah Papua diharapkan melaksanakan tugas secara professional dan pendekatan kemanusiaan. Karena, terbongkarnya dokumen Rahasia Kopassus dalam Media Australia, They Age dan The Sydney Morning Herald, yang dilaporkan oleh wartawan Tom Allard adalah bukti kekerasan dan kejahatan Negara terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat TNI di Tanah Papua selama ini.
5.  Aparat keamanan TNI dan POLRI harus mengubah paradigma dan juga harus berhenti meng-kambinghitam-kan penduduk asli Papua karena kekerasan dan kejahatan aparat keamanan TNI/POLRI selama ini sangat keterlaluan dan telah melewati batas-batas kemanusiaan dan kewajaran.
6.  Kepada seluruh  penduduk orang asli Papua dan non-Papua secara bersama-sama menjaga dan membangun semangat solidaritas dan kebersamaan untuk melawan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab di atas Tanah Papua. Mari kita menjadikan Papua sebagai Tanah kita dan Rumah kita bersama dengan saling menghormati satu sama yang lain.
7.  Kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini, Bapak Presiden Republik Indonesia, Hj.Dr. Bambang Susilo Yudoyono, diharapkan jangan terlalu banyak retorika politik tentang masalah Papua tetapi segera menghentikan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua dengan diadakan dialog damai antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia.
8.  Pemerintah Indonesia segera membuka akses untuk diplomat asing, pekerja kemanusiaan Internasional dan wartawan asing untuk masuk ke Tanah Papua untuk melihat dan menilai secara langsung kemajuan dan pembangunan dalam Era Otonomi Khusus sejak tahun 2001-2011
9.  Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Belanda dan Negara-Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara moril bertanggungjawab untuk mendesak  Pemerintah Indonesia untuk diadakan dialog damai tanpa syarat antara pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral.
10.  Solidaritas masyarakat Internasional dari Akademisi, Gereja-gereja dan Organisasi Kemanusiaan segera mendesak Pemerintah Indonesia untuk membuka pintu dialog damai tanpa syarat antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral. (don/don/l03)

PERAN GEREJA BAPTIS DI LANNY JAYA

Pares L.Wenda

Gereja Baptis membangun Iman Kepada Kristus, Pendidikan

Kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hak asasi manusia

Gereja sesungguhnya melakukan hal-hal yang baru tetapi hanya merubah mode pada kehidupan orang Lani. Gereja hadir sesungguhnya adalah menggenapi nubuatan orang Lanny di masa lalu. Zolner (2006) mengatakan pada 1960-an dan 1970-an, ada gerakan misi yang menyebar di seluruh dataran tinggi, akibatnya hampir semua suku menerima Injil…dalam beberapa kasus, Injil dipahami sebagai penggenapan nubuat yang tidak asing bagi masyarakat, dan telah mereka kanal lewat agama tradisi. Seperti orang Lani Loma, Lani Hubula, Lani Ndugga, dan Lani mengenal Nabelan Kabelan atau kulit lama ganti kulit baru,(Kiloner,Pares,dkk, 2009). Dari sekian banyak perubahan bentuk yang dilakukan oleh gereja ada 5 bagian penting yang akan diulas pada pembahasan peran Gereja Baptis pada orang Lani.

1.    Membangun Iman Kepada Kristus

Kiloner Wenda, Pares L.Wenda,dkk (2009) melaporkan bahwa tentang kedatangan gereja Tuhan yang akan dibawah oleh orang kulit putih sudah dinubuatkan oleh nenek moyang orang Lani ribuan tahun yang lalu. Nubuatan itu terus dipegangan sampai hari ini. Perubahan demi perubahan yang dilakukan gereja pada era 1950 sampai sekarang adalah era penggenapan nubuatan melalui agama suku, sehingga sesungguhnya semua perubahan yang terjadi merupakan perubahan yang tidak dikuatirkan oleh orang Lani masa kini. Dalam hal membangun iman kepada Kristus misalnya orang Lani tahu bahwa kebenaran itu akan datang melalui orang kulit putih. Ketika kebenaran itu datang orang Lani langsung menerimanya.

Tokoh-tokoh yang menerima kedatangan Misionaris itu di Tiom misalnya ada Pigirik Yoman, Miyawarak Yigibalom,dkk. Sementara pekabar Injil Yesus Kristus di Tiom misalnya ada Bapak Pinomban Kogoya, Nawimban Kogoya, Lawutaganir Kogoya, Ariel Wenda, Nick Yigibalom,dkk. Penerjemah Bahasa Lani kepada Misionaris ada Amoner Kogoya,Lingge wanimbo, Gebugwi Kogoya,dkk. Di Magi penerima Misionaris ada Diagwa Wenda, dkk, pekabar Injil ada Walo Wanimbo, Yagiya Wanimbo, Mililuk Kogoya, Gibi Kogoya, dkk. Demikian juga penyebar Injil di Yugwa Lugwa ada Permenas Kogoya, Wurufanggup Kogoya, Tue Kogoya, Peraus Kogoya, Mazmur Kogoya,Wesyo Kogoya,Dip.Th, dkk. Di Balingga, Kwiyawagi, Malagaineri dan sekitarnya ada Tigittigit Wenda, Irigagom Tabuni,dkk. Di Pirime ada Pdt.Yunus Kogoya, Dip.Th, Sebena Kogoya,Dip.Th, dkk.

Tokoh-tokoh sebagian yang telah disebutkan di atas dan tokoh gereja baptis yang lain yang tidak sempat disebutkan di atas merekalah yang disiapkan Tuhan melalui misionaris membangun iman Kristen melalui organisasi Gereja Baptis di wilayah yang kini disebut Lanny Jaya. Jadi di Lani Jaya, ada tiga periodisasi waktu dalam proses perubahan yang terjadi  pertama, periode kekuasaan orang Lani sampai 1956, kedua periode kekuasaan misionaris 1956-1966, ketiga peride kekuasaan gereja local 1966-sekarang. Kemudian keempat adalah empat kekuasaan sedang bekerja di wilayah ini Gereja, Pemerintah, Dewan Adat, LSM dan Kekuatan Asing.

Periode awal Iman Kristen bertumbuh dengan sangat kuat 1956-1970-an. Namun iman Kristen semakin mendapat perubahan dan pergeseran sejak awal tahun 1980-an hingga sekarang. Kedepan apakah iman Kristen akan bertahan di wilayah ini dengan perubahan sosial politik, ekonomi, dan lainnya yang terjadi di wilayah ini sangat ditentukan oleh pemimpin daerah pada masa kini.

2.    Pendidikan

Pada masa sebelum Injil dan Pemerintah berkuasa di wilayah ini. Lembaga pendidikan yang terkenal adalah pendidikan “WIT”. Di dalam pendidikan WIT inilah orang Lani sejak umur kira-kira 10-15 tahun didik disini. Pendidikan apa saja yang diperoleh seorang anak didik? Pendidikan tentang militer, ekonomi, kesehatan, agama tradisional, dll. Diajarakan selama berbulan-bulan, sampai dipastikan bahwa seorang anak didik dianggap telah menguasai ilmu lalu kembali dilepaskan atau dikembalikan kepada keluarganya. Dalam pendidikan ini, keluarga tidak diperkenankan bertemu dengan siswa satu kali pun tidak. Makan dikirim orang tua dan diambil oleh guru ditempat yang jauh dari wilayah pendidikan. Anak diberikan kesempatan sekali atau lebih untuk praktek. Misalnya dalam pendidikan militer? Anak yang sudah mendapat pendidikan akan dikirim ke medan perang dan langsung diperhadapkan kepada musuh, apabila dia bisa menghadapi musuh dengan menghindar semua serangan musuh atau mengejar musuh, maka anak yang bersangkutan dianggap sudah menguasai pendidikan dan dia bisa ikut semua peperangan yang terjadi di wilayah orang Lani di Kabupaten Lani Jaya, Jayawijaya, Tolikara, Puncak Jaya, Timika, Puncak, Intan Jaya, dan daerah-daerah lain di wilayah pegunungan tengah pada masa itu. Mengapa mereka bisa pergi perang di wilayah-wilayah itu? Sejarah mencatat bahwa penyebaran keluarga di wilayah pegunungan tengah jelas, sehingga ketika terjadi perang di wilayah lain, keluarga dari daerah lain pasti datang membantu peperangan di wilayah yang sedang terjadi perang. Baik dulu maupun sekarang tradisi ini masih dipertahankan. Bukan pada konflik militer saja, tetapi juga pada perdagangan ekonomi tradisional, dsb.

Dahulu system pendidikan sudah ada. Gereja datang merubah system pendidikan itu. Namun gereja lebih menekankan pada pendidikan teologi dan juga sedikit pada pendidikan umum. Pada saat yang sama pemerintah Belanda maupun Indonesia juga membawah pengaruh pendidikan dengan system dari masing-masing pemerintahan itu.

Kita mulai menjelaskan dari pendidikan yang dirintis gereja. Pendidikan teologi ini terdiri dari Sekolah Buta Huruf sekarang lebih dikenal dengan PBH (Pemberantasan Buta Huruf) Pusatnya di Wamena dipimpin oleh Mama Ilisara Wanimbo sampai sekarang dan mempunyai cabang-cabang di seluruh gereja-gereja di pedalaman Papua termasuk di Lanny Jaya. Pendidikan Sekolah Alkitab Bahasa Lani di Danime, Bahasa Indonesia di Tiom, Setingkat SMU di Tingginapaga dan STT Baptis berpusat di Kotaraja, Jayapura dan satu Cabang di Wamena. Tokoh-tokoh yang berasal dari pendidikan di sekolah ini antara lain Andreas Yanengga, (STTB), Peraus Kogoya (SABL), Nick Yigibalom (STTB), Wesyo Kogoya (STTB), Yunus Kogoya (STTB), Tue Kogoya (SABL), Perinus Kogoya (STTB), Sebena Kogoya, (STTB), Ariel Wenda (SABI), Permenas Kogoya (PBH) Lawutaganir Kogoya (PBH), Mililuk Kogoya (PBH), Wurufanggup Kogoya (PBH), dll.

Gereja juga mempersiapkan wanita-wanita baptis. Perintis wanita Baptis pertama diantaranya Lisbet Kogoya, Welena Wenda, Kolapaga Yanengga, Lena Waker, Lisara Wanimbo, Tina Yigibalom, dkk. Paru kedua wanita baptis yang muncul adalah Penesina Kogoya, Lince Kogoya, Yatina Kogoya,dll.

 Kemudian pendidikan yang mengarah pada pendidikan umum, pendidikan YPPGI dari tingkat SD-SMP. Autput dari SD-SMP YPPGI diarahkan kepada pendidikan SPG di Tiom, kemudian dilanjutkan ke UNCEN Jayaqpura. Tokoh-tokoh yang dipersiapkan gereja pada pendidikan umum ini antara lain Nikolas Yigibalom, Wellington L.Wenda, Eteme Kogoya, dsb. Nikolas Yigibalom misalnya pernah menjadi Anggota DPRD Jayawijaya (periode 1960-an-1970-an) dan Bupati Jayawijaya (2005-2009). Wellington L.Wenda (2004-sekarang) menjadi Bupati di Kabupaten Pegunungan Bintang ibu kota Oksibil. Wenda berhasil membangun Kabupaten Pegunungan Bintang sampai mendapat penghargaan tingkat Asean dari Bank of Asia (2007), Penghargaan dari Presiden RI (2009) dan Penghargaan dari Gubernur Papua (2009). Dan terakhir dari Aliansi Wartawan Indonesia (AWI). Ia mendapat pengakuan terbaik dalam hal pengelolahan keuangan daerah dan pemerintahan daerah dari KPK perwakilan Papua selama (tahun anggaran 2007,2008 dan 2009).

Tokoh mudah lain yang muncul sesudah tokoh-tokoh di atas hasil dari pendidkan yang diselenggarankan oleh gereja dan pemerintah. Bersamaan dengan pendidikan yang dikembangkan gereja melalui YPPGI di wilayah ini! Pada saat yang sama pendidikan SD Inpres dan SMP milik pemerintah juga dibangun di wilayah ini. Sehingga dalam kurun waktu periode ini banyak putra-putri dari wilayah Lanny Jaya yang memperoleh pendidikan dan menjadi tokoh-tokoh dari wilayah ini.

Pada bidang teologi misalnya ada Yusuf Kogoya, Rony Wanimbo, Luther Wakerkwa, Kaisar Wakerkwa. Angkatan berikutnya sepertinya Mouri Kogoya, Steve Yan Wenda, Meson Yigibalom, Emaus Kogoya, Umast Tabuni, Tendien Wenda, dll. Pada pendidikan umum ada Socratez Sofyan Yoman, yang sekarang menjadi tokoh HAM Papua dan Ketua Umum BPP-PGBP, Befa Yigibalom, Pene Ifi Kogoya, Doren Wakerkwa, dll.

Sayangnya gereja tidak mendirikan lembaga pendidikan seperti Universitas Baptis di Papua yang bertujuan untuk mendidik putra-putri Baptis sekolah disini. Sehingga putra-putri Baptis pada zaman kepemimpinan Andreas Yanengga pernah mengirim beberapa putra-putri Baptis untuk menuntut ilmu di Universitas Baptis di Surabaya diantaranya seperti Wenal Yoman, Hery Wenda, Paulus Yanengga, Lina Kogoya, Yaganogo Yoman, dkk.

Kedepan Apakah perguruan tinggi seperti Universitas Baptis di daerah ini perlu ada atau tidak sangat tergantung dari pimpinan gereja dan pemerintah daerah dewasa ini.

3.    Kesehatan

Pusat pendidikan kesehatan oleh gereja dibangun di Pirime. Nama pusat kesehatan itu adalah “Pik Up Memorial Hospital” Pik Up adalah seorang berkebangsaan Amerika yang telah mendonor uangnya untuk membangun pusat pelayanan kesehatan di wilayah pelayanan Baptis yang berpusat di Pirime.  Dan telah dibangun sejumlah poliklinik di beberapa wilayah pelayanan Baptis sebagai sentra pelayanan kepada umat antara lain Polik Klinik Kwiyawagi, Tingginapaga, Kulia, Tiom, Magi, Danime, dan tempat lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Gereja tidak hanya membangun fasilitas kesehatan tetapi gereja juga mempersiapkan orang asli dari daerah itu. Namun sayang kehadiran pemerintah Indonesia tidak memfungsikan sarana kesehatan yang dibangun gereja.

Bidang kesehatan, gereja telah mendidik anak-anak baptis yang mempunyai kamampuan mengusai bidang kesehatan. Dan pendidikan yang diberikan hanya melalui pendidikan buta huruf khusus kesehatan. Kemampuan mereka jauh lebih baik dari pada pendidikan kesehatan dewasa ini. Diantara anak-anak baptis yang mengusai bidang kesehatan yakni Inggen Wanena, Piter Wenda, Kendin Wakur, Kendius Tabuni, Nas Kogoya, Ferry Yigibalom, Gunulewe Yigibalom, Inggen Wanena, Sem Kogoya, Yabe Yigibalom dan Yohanes Kogoya dan lain-lain.  Perlu kita akui disini bahwa tenaga mereka masih dipake oleh pemerintah sampai dengan sekarang.

E k o n o m i

Bidang ekonomi, perlu diakui bahwa gereja belum maksimal memberdayakan ekonomi umat sampai dengan hari ini.  Karena sampai dengan dewasa ini belum ada perubahan-perubahan siknifikan untuk semua pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Indikator pelayanan ekonomi yang tidak berjalan adalah sebagai berikut: tidak adanya kebebasan financial/keuangan. Hal itu terlihat dari kehidupan ekonomi masyarakat yang masih tergantung pada hasil-hasil bumi. Hasil bumi yang dijual dan dijadikan uang, ternyata uang tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Belum adanya kesadaran menabung, belum adanya kesadaran keuangan hari tua, belum dapat diatur keungan keluarga secara mandiri dan profesional. Baik kelompok PNS/TNI POLRI dan masyarakat yang sebagian besar adalah petani belum secara maksimal mempersiapkan mereka dalam hal ini sejak 1956-2007. Hal ini harus diakui oleh Misionaris, dan kader anak baptis dewasa ini.

Belum tersedianya perumahan yang layak huni, masyarakat sebagian besar mempunyai rumah tradisional. Kecuali pembangunan tempat ibadah yang merupakan swadaya masyarakat. Namun tidak diimbangi dengan perumahan masyarakat yang layak huni. Hal ini tidak mengurangi perumahan tradisional. Paling tidak ada pola pembangunan perumahan ala orang Lani atau lainnya dengan mengikuti perubahan moderenisasi tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya asli dalam pembangunan perumahan. Ada banyak kader baptis yang menjadi pejabat masih tidak menyadari hal ini, mereka justru berkiplat ke Toraja, Sulawesi dan Jawa dalam membangun perumahan mereka.

Belum ada fakus usaha mandiri atau pengusaha, wiraswasta yang berhasil dalam dunia bisnis. Berarti baik gereja maupun pemerintah belum maksimal bekerja mendorong putra-putri dari daerah ini untuk menjadi bisnismen atau  bisniswomen yang sukses memasuki ½ abad gereja Baptis di tanah Papua.

Infrastruktur

Patut diberikan penghargaan yang setulus-tulusnya bahwa gereja telah membuka isolasi masyarkat dengan membuka lapangan udara di setiap wilayah pelayanan gereja misalnya lapangan terbang Danime, Magi, Pirime, Tiom, Kwiyawagi, dan daerah lain adalah upaya misinoaris Baptis bersama MAF. Dari sinilah pelayanan ke daerah-daerah, menghubungkan Ibu kota kabupaten, dan provinsi. Sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat maupun pelayanan gereja kepada umat sampai hari ini dapat dilayani dengan baik.

 

Manajemen Keuangan Dan Asset

Sejak misi ABMS membangun gereja Tuhan ini fokus utama mereka adalah pada pelayanan penginjilan. Bagaimana orang Lani dan orang Papua lainnya bisa dapat mengenal Injil itu. Karena itu fokus utama mereka pada pelayanan penginjilan dan mengabaikan pelayanan yang lainnya.

Ketika kepemimpinan/kewenangan diberikan kepada orang asli Papua dari misi ABMS. Misi ABMS tidak  mempersiapkan sumber daya manusia dengan baik, khususnya dalam hal managemen administrasi dan managemen keuangan. Disisi yang lain kewenangan itu diberikan seketika orang Lani bersama ABMS hanya sembilan tahun. Kemudian ABMS tetap bersama orang Lani hanya kewenangan pelayanan pada gereja terbatas.

Selama empat kepemimpinan sinode pertama kepemimpinan pada waktu itu masih sangat sederhana. Namun sejak 1975-1990 disini dipimpin oleh Pdt.Joseph  Kaya Karetji, MA. Disini patut kita akui beberapa kemajuan yang telah dilakkukannya seperti membangun STT Baptis Jayapura. Dan meletakan pondasi pelayanan di wilayah pantai. Namun perlu dikritisi disini kepemimpinan ini masih sangat lemah jika kita lihat tidak ada asset bagi gereja baptis seperti hanynya aset yang dimiliki gereja Kingmi Papua dan GIDI. Manajemen pelayanan GIDI dan Kemah Injil secara organisasi matang sekali. Sementara pada gereja baptis pada zaman ini sangat kita harapkan ada asset yang dibangun seperti beli tanah, Kantor  BPP-PGBP, Perumahan Staf BPP-PGBP, dan lain-lain. Dan juga ada dana abadi pada kantor sinode Baptis. Namun sayang semua itu baru sedang kita bayangkan sekarang untuk dilakukan dikemudian hari dengan cost yang tinggi tetapi jika itu dipikirkan pada waktu itu costnya sangat rendah gereja mempunyai asset yang banyak. Sehingga dalam kepemimpinan Yanengga maupun kepemimpinan Yoman, mengalami kendala yang cukup berat atau mewarisi kesalahan masa lalu.

Semoga Bupati definitive memperhatikan permasalahan yang dikemukanan disini, khususnya pada bidang Ekonomi dan Pengelolahan Keuangan, pemberdayaan pendidikan, dsb.

Penulis: Wakil Direktur Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Intelektual Tanah Papua (LITP).

OPINI : CALON BUPATI LANNY JAYA

"Harus memahami tatanan budaya leluhur yang diwariskan secara turun temurun
& perubahan-perubahan yang sedang terjadi di wilayah itu"

OLEH: PARES L.WENDA

PARES L.WENDA

Kabupaten Lanny Jaya Ibu Kota Tiom adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008, bersama-sama dengan pembentukan 5 kabupaten lainnya di Papua. Peresmiannya dilakukan oleh Mendagri Mardiyanto pada tanggal 21 Juni 2008. Dan tanggal 4 Januari sebagai hari jadi Kabupaten Lanny Jaya.

Kabupaten Lanny Jaya berbatasan dengan Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya di bagian barat. Kabupatem Jayawijaya bagian Timur. Kabupaten Nduga di bagian selatan. Kabupaten Tolikara di bagian utara dengan luas wilayah 10.448 km².  Pembagian administrative terdiri dari 10  Distrik, 142 Kampung, dan 1 Kelurahan.

Jumlah penduduk Kabupaten Lanny Jaya  316.217 jiwa dengan kepadatan penduduk 25,48km^2.. Jumlah pemilih Kabupaten Lanny Jaya 105.378 Jiwa. Jumlah TPS 231.

Kalau tidak ada halangan, masyarakat di Lanny Jaya akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah pada tanggal 24 Juni 2011 mendatang. Tulisan ini dimaksudkan sebagai refleksi terhadap wilayah ini di mana ia akan memasuki perubahan demi perubahan sejak daerah ini terbuka bagi dunia luar.

  

1.    Lanny Jaya Di Masa Lalu

Lanny Jaya itu nama yang diberikan Pemerintah Indonesia, atas usul para pejuang pemekaran Kabupaten Lanny Jaya dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Jayawijaya, bersamaan dengan tiga kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Mamberamo Tengah yang berbatasan dengan kabupaten Tolikara bagian barat, Jayawijaya bagian selatan, Yalimo bagian Timur dan Mamberamo Raya bagian utara. Kabupaten Yalimo, berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo bagian Timur, Mamberamo Tengah bagian barat, Jayawijaya bagian selatan dan Jayapura bagian utara. Kabupaten Nduga berbatasan dengan Jayawijaya dan Lanny Jaya bagian utara, Asmat bagian selatan, Timika Bagian Barat dan Boven Digul Bagian Timur. Tiga Kabupaten ini dibentuk bersamaan oleh Mendagri Mardianto pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 bersama-sama dengan pembentukan 5 Kabupaten Lainnya di Provinsi Papua. Itulah sedikit latar belakang lahirnya sebuah nama Lanny Jaya. Kita tinggalkan nama Lanny kemudian masuk pada kehidupan masa lalu di wilayah ini.

Sebelum Misionaris masuk, kemudian disusul pemerintah Belanda dan kini Pemerintah Indonesia. Daerah ini didiami oleh orang Lani. Wilayahnya meliputi Beam dan sekitarnya, Yugwa, Dimba dan sekitarnya, Danime dan sekitarnya, Magi dan sekitarnya, Pirime dan sekitarnya, Balingga dan sekitarnya, Wirigambut dan sekitarnya, Yiginuwa dan sekitarnya, Malagaineri dan sekitarnya, Tiomeneri dan sekitarnya, Kwiyawagi dan sekitarnya. Orang Lani di daerah ini hidup dalam konfederasi-konfederasi umunya konfederasi itu antara lain Wenda-Kogoya, Wenda-Tabuni, Yoman Wenda, Yigibalom-Kogoya, Yigibalom-Wanimbo, Wanimbo-Wakerkwa, Wenda-Wanimbo, Wenda-Gire, Peggu-Gire, Yanengga-Kogoya, Wenda-Telenggen, Enembe-Tellengen, Weya-Kiwo, Wandik-Wenda, dll.

Dalam konfederasi itu, mereka hidup rukun dan damai, kalaupun mereka berperang, mereka berperang oleh karena ada sebab dan akibat. Ketika korban berjatuhan, pihak kala akan menyerah dan bersepakat untuk membuat perdamaian adat. Perdamaian dibuat dengan keputusan yang bijak dan diterima semua pihak, tanpa ada yang merasa dirugihkan.

Mereka mempunyai penyebaran suku dan keluarga yang diketahui secara jelas, garis keturunan jelas, pertanian dan perkebunan yang jelas, hutan yang jelas, tanah yang diwariskan secara turun temurun secara jelas, peternakan binatang peliharaan yang jelas. Mereka mempunyai perkebunan yang jelas, dibuat dalam pagar dan berbendeng-bendeng yang direkonstruksi selama 5000 tahun yang lalu, mereka mempunyai perkampungan yang ditata dengan rapih, Mereka menunggu janji nenek moyang tentang nabelan-kabelan yang jelas, semua yang akan terjadi di masa depan telah dinubuatkan di masa lalu dengan jelas. Semua pemerintahan sekarang maupun yang akan datang telah dinubuatkan secara jelas. Dalam kehidupan orang Lani tidak ada yang tidak jelas, semua jelas adanya.

Dalam kondisi dan keadaan mereka seperti itulah misionaris ABMS yaitu Norm Draper dan Victor White bersama pilot Dave Steiger ke Wilayah Balim Utara. Pengalaman pertama mereka melihat wilayah ini melalui keterangan dari Road Bensley dan dalam Film Norm dan Seila Draper yang ditulis Kiloner Wenda dan Pares L.Wenda, dkk (2009) melaporkan: pesawat MAF yang dipiloti Dave setelah memasuki lembah baliem atau lebih dikenal dengan lebah sangrila, pesawat dibelokkan ke kanan menuju arah utara mengikuti aliran Kali Baliem, mereka memasuki celah kecil bagaikan pintu masuk ke bagian utara yang lebih dalam. Di daerah ini mereka melihat pemukiman penduduk yang ditata rapih, pertanian dilereng-lereng gunung serta ditepian sungai yang ditata rapih. Penglihatan ini adalah suatu hal yang sangat menakjubkan mereka, sebab teknologi kearifan local begitu maju sangat luar biasa. Ada kejadian lain yang mereka saksikan adalah di daerah yiginua dimana ketika itu terjadi perang saudara antara panglima perang Tawaranua Wanimbo dan panglima perang Mbalim’mendek Yigibalom, ketika mereka melihat keadaan seperti itu, mereka melakukan penerbangan yang sangat rendah dan membubarkan mereka.

Itulah perjalanan awal Misi ABMS ke wilayah ini. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1956, ABMS dibawah pimpinan Norm Draper menginjakkan kaki di Tiom yang diterima dengan sangat baik oleh tua-tua di wilayah ini dibawah kekuasaan wilayah Pigirik Yoman. Kiloner Wenda, Pares L.Wenda,dkk (2009) melaporkan kehadiran misionaris:”..bertujuan mengakhiri masa kegelapan sekaligus menjawab masa penantian nubuatan  dan mimpi-mimpi nenek moyang orang Lani di masa Lampau.  Roda kehidupan baru telah dimulai dengan melakukan kontak dengan bangsa asing. Perubahan pola hidup yang lama segera digantikan dengan pola hidup yang baru, yang akan diletakkan oleh Misionaris”. Pada tahun 2006 yang lalu genap 50 tahun Yubelum Gereja Baptis di tanah Papua. Ibadah Yubelium ini dirayakan dengan penuh sukacita ditempat kelahiran Gereja Baptis Papua di Tiom (Yiginuwa).

Ketika Misionaris sudah mulai pelayanan dan membuka pos-pos baru di wilayah ini, pemerintah Belanda menyusul masuk, kemudian pemerintah Indonesia sejak 1962 hingga sekarang.

2.    Lanny Jaya di Masa Kini

Sejak daerah ini menjadi Kabupaten dan ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000. Kehadiran misionaris menggenapi nubuatan nenek moyang orang Lani di wilayah ini. Kemudian Pemerintah Belanda masuk dan Pemerintah Indonesia. Setelah Kabupaten Jayawijaya terbentuk 1969. Wilayah ini menjadi Kecamatan. Kecamatan pertama adalah Tiom dan Makki. Kemudian terjadi pemekaran Distrik pada tahun 2000-an ini antara lain Ditrik Pirime, Dimba dan Gamelia, disusul yang terakhir Distrik Kwiyawagi, Balingga, Tiomeneri, Malagaineri, dan Yugwa. Kedepan sesuai pertumbuhan penduduk dan perkembangan yang terjadi kemungkinan akan dilakukan pemekaran-pemekaran baru distrik maupun kelurahan desa akan dilakukan tentu sesuai kebutuhan dan sesuai aturan pemerintahan yang berlaku di dalan NRI.

Dengan terjadinya Kabupaten maka secara perlahan tetapi pasti akan terjadi perubahan-perubahan siknifikan pada bagian-bagian yang selama ini menjadi hak kesulungan orang Lani di wilayah ini. Perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan kehidupan sosial, politik, infrastruktur, pelanggaran HAM, lingkungan hidup, organisasi gereja,LSM-LSM, dsb.

Perubahan sosial misalnya, Lanny Jaya masa kini tidak tertutup lagi pintu bagi orang lain masuk ke wilayah ini, pintu telah terbuka dan mereka akan masuk dan tinggal, hidup bersama, membangun bersama di daerah Lanny Jaya.

Perubahan politik misalnya, dalam keluarga selama ini kompak tidak ada pengaruh politik, tetapi dengan kehadiran kabupaten masing-masing individu akan menentukan pilihan mereka, dalam hal demokrasi itu hal yang wajar, tetapi tahun-tahun awal ini akan menimbulkan kondisi ketidaknyamanan hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam keluarga, karena si A memilih partai B dan si B memilih paratai A, atau C atau D atau dalam pemilukada dan pemilihan legislative si A memilih calon B dan si B memilih calon A. Semua itu akan mengganggu keharmonisan hubungan keluarga, kelompok dan masyarakat secara luas, apabila kondisi ini tidak dipahami oleh masyarakat bahwa dalam alam demokrasi, keadaan seperti itu merupakan keadaan yang biasa. Dan apabila para intelektual wilayah ini tidak membangun pemahaman demokrasi dengan baik kepada masyarakat, maka kondisi yang digambarkan di atas berpeluang terjadi atau mempunyai efek konflik berkepanjangan.

Infrastruktur, misalnya akan membuka jalan-jalan protokol, jalan-jalan utama, yang akan menghubungan kampung yang satu dengan kampung yang lain, distrik yang satu dengan distrik yang lain, kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain. Pembangkoran tanah untuk kepentingan jalan raya akan berefek pada pembokaran hutan dan kebun rakyat akan berdampak pada kerusakan lingkungan, kerusakan mata pencaharian masyarakat, yang kemungkinan berefek kepada tuntutan hak ulayat yang bisa menimbulkan konflik dan pelanggaran HAM.

Lingkungan hidup, kondisi alam yang alami atau masih perawan ini, dengan kehadiran Kabupaten akan berdampak pada sampah keluarga, sampah masyarakat, pasar, pertokaan, bangunan, idustri rumah tangga (home indutri), efek pariwisata, peningkatan penyakit masyarakat, penularan HIV/AIDS, dsb. Semua itu menibulkan efek lingkungan yang mebahayakan kelangsungan hidup manusia, kalau pemerintah tidak mempunyai kesadaran awal dalam pembangunan mengutamakan dan memperhatikan sejak dini efek-efek lingkungan hidup.

Gereja dan LSM, selama ini kontrol yang paling kuat di daerah ini adalah Gereja Baptis Papua. Dewan Adat Papua, LMA dan LSM-LSM yang ada di wilayah ini semuanya berada di bawah kontrol Gereja dan Pemerintahan Distrik. Namun kedepan gereja mungkin berkembang lebih dari satu gereja, bahkan agama lain berpotensi untuk masuk ke wilayah ini. Demikian pula Dewan Adat, LMA dan LSM-LSM, akan meningkat dalam tahun-tahun mendatang. Khususnya DAP atau LMA mungkin ke depan akan ada dewan adat lain dengan nama paguyuban keluarga Toraja, Batak, Jawa, Sulawesi, Bali, Timur, dsb.

Sejarah dalam perubahan wilayah ini, ataupun perubahan wilayah lain di dunia telah membuktikan hal itu. Dulu wilayah ini hanya mendiami orang Lani, kemudian masuklah Misionaris ABMS, kemudian Pemerintah Belanda dan sekarang Pemerintah Indonesia, kalau diamati perubahan social itu terus terjadi di wilayah ini dengan perkembangan masyarakat Lanny Jaya itu sendiri, dan masuknya pengaruh-pengaruh luar baik yang membangun maupun yang sifatnya merusak.

Sejak 2008 yang lalu kita sudah masuk pada perubahan daerah ini dengan nama Kabupaten, system pemerintahan berubah dari distrik-distrik dan kampung-kampung yang ada bersatu meningkatkan status daerah ini menjadi kabupaten. Artinya kehadiran kabupaten berarti ada kepercayaan dari pemerintah bahwa wilayah ini secara otonom sudah mampu mengelola pemerintahan kabupaten dengan semua kemampuan yang dimilikinya. Kehadiran kabupaten sekaligus membawah harapan baru, peluang baru, kesempatan baru untuk membangun dan melaukan perubahan daerah ini tetapi juga ia merupakan tantangan baru, ancaman baru, bagi kelangsungan hidup masyarakat di wilayah ini. Apakah mereka akan tersingkir oleh arus pembanguan dan arus migrasi penduduk atau sebaliknya penduduk asli wilayah ini menjadi subyek pembangunan dan mengontrol secara baik arus pembangunan dan perubahan-demi perubahan yang terjadi, semua berpulang kepada pemimpin pemerintah, gereja, dewan adat, LMA, LSM yang bersama-sama bergandengan tangan (nenggi-kenggi) membangun wilayah ini.

Sejak 2008 hingga dewasa ini pemerintah, gereja, masyarakat adat di wilayah ini menentukan langka politik bersama dalam mencapai masa depan yang lebih baik dari hari kemarin (nit yogondak pembi abelom arugun). Kalau itu mimpi kita bersama maka Jhon Naisbit (2008) mengatakan kebanyakan perubahan bukan terletak pada apa yang kita lakukan, melainkan pada bagaimana kita melakukannya. Karena itu Salomo mengatakan apa yang pernah ada aka nada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi; tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari.(Pengkhotbah 1:9).

Kalau memang demikian sejalan dengan pemikiran Salomo, Jhon dan perubahan yang terjadi dewasa ini, maka yang dibutuhkan adalah pemimpin. Pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang mau mendengar rakyat bicara dan sebaliknya rakyat mendenngar apa yang pemimpin bicara. Lalu berikutnya, mendorong rakyat untuk memahami tiga hal yaitu paham adat isitiadat, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pengabadian masyarakat melalui pemerintah, LSM-LSM, dan ormas-ormas lainnya.

3.    Lanny Jaya di Masa Depan

Jhon Naisbit (2008) mengatakan masa depan tertanam di masa kini. Masa depan Lanny Jaya, perubahan yang akan kita buat, tertanam sekarang. Jika kita tida berfikir untuk melakukan perubahan siapa lagi yang akan melakukan perubahan di daerah ini. Perubahan itu bukan dilakukan besok, atau di masa depan tetapi perubahan dilakukan sekarang. Kita sudah mempunyai pengalaman sejak 5000 tahun yang lalu kita mengembangkan produk ubi jalar dengan berbagai macam jenis. Nama ubi itu diantaranya Gelakwe, malugurom, yoban, kuminambi, kentang, umambi, dan lain sebagainya. Pisang dulu mungkin ada pisang raja saja, sekarang ada pisang ambon, dan jenis pisang lainnya, dulu kita ternak babi saja, sekarang kita ternak sapi, kambing, domba, dan binatang lainnya.

Dulu dinubuatkan bahwa orang kulit putih akan datang, mereka akan membawa nabelan kabelan. Ketika misi datang kita terima mereka dengan semua perubahan yang dilakukan mereka. Mereka ganti garam asli dengan garam yodium, mereka ganti kapak batu dengan kapak besi, mereka ganti tombak berkebun dengan sekop, mereka ganti sabun tradisional (imun) dengan sabun modern, mereka ganti koteka dan Sali dengan baju dan celana, mereka ganti rumah honai beratap alang-alang (ongger) menjadi rumah panjang dengan atap seng (almunium), dan berbagai perubahan lainnya. Dalam pola pendidikan tradisional satu paket yang namanya (Wit) diganti dengan pola pendidikan modern.

Dulu mungkin kita berjalan kaki berhari-hari atau berminggu-minggu, sekarang kita bisa menggunakan mobil sehari dalam beberapa jam dari tempat A ke tempat B atau menggunakan pesawat misalnya dari Jayapura - Jakarta ± 3.500 km dengan durasi waktu 5 ½ jam. Jayapura-Wamena hanya ditempuh dalam jangka waktu 45 menit dengan pesawat trigana air servise.

Orang Lani sendiri sudah belajar sejak 5000 tahun yang lalu melakukan inovasi-inovasi secara tradisional atau perubahan-perubahan baru dibidang teknologi seperti membuat jembatan gantung, honai, pagar, koteka, sali, noken, gelang, dsb. Dibidang pertanian memngebangkan varitas ubi jalar dengan nama yang berbeda-beda, ternak babi, dsb. Salomo benar bahwa tidak ada sesuatu yang baru, yang berubah hanya modelnya saja. Sekarang wilayah Lanny Jaya dibuat Model seperti apa? Model itu bergantung sekali dari pemimpin yang mengerti sejarah, akar budaya, perubahan yang terjadi dulu, sekarang dan melakukan sesuatu hari ini untuk melangka di masa depan, karena tidak ada sesuatu yang baru yang mau dibuat.

Semoga pemilihan kepala daerah pada 24 juni 2011 berharap orang Lanny Jaya menjatuhkan pilihan yang tepat untuk memilih kepala daerah untuk memimpin selama 5 tahun.

Penulis adalah Wakil Direktur Lembaga Intelektual Tanah Papua.

Kaukus DPR RI: Mendagri Salah!

Senin, 30 Mei 2011 16:16

Diduga Kasus Hana Hikoyabi Penuh Intrik Jatuhkan Perempuan Papua

JAYAPURA– Kaukus Parlemen Papua di Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) menuding Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah salah mengambil keputusan dengan menghentikan Hanna Hikoyabi sebagai calon terpilih Majelis Rakyat Papua (MRP) Periode 2011-2016. Kauskus menduga, kasus Hanna telah disisipi ‘pihak-pihak tertentu’ yang ingin mengambil keuntungan dibalik dicoretnya Hikoyabi. “Kami mendesak Mendagri meninjau kembali keputusan yang telah dibuat, Hanna harus dilantik menjadi anggota Majelis Rakyat Papua,” kata Agustina Basikbasik, Anggota Komisi II DPR RI, juga wakil Kaukus Parlemen kepada Bintang Papua, Senin (30/5).  Menurutnya, perempuan Papua telah dilecehkan. Pemerintah juga telah melanggar Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 tahun 2001, Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2004 tentang pemilihan MRP serta Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) No 4 Tahun 2010. “Ia telah dipilih menurut aturan, tapi kemudian dia malah dicekal pada saat hendak dilantik, ini ada apa, kami mempertanyakan itu dan meminta Mendagri bertanggung jawab,” ujarnya.
Penolakan Hanna menjadi anggota majelis akibat diduga menjadi motor dalam unjuk rasa menentang otonomi khusus dan meminta referendum. Kabar tersebut sempat mencuat selama beberapa pekan sebelum akhirnya Hikoyabi didepak dari daftar calon yang akan dilantik. “Dia perempuan Papua yang punya kepedulian terhadap rakyat, saya kira ia layak menjadi pemimpin. Apa salahnya ia dicoret, seharusnya bila ingin menghilangkan dia, itu dari awal, bukan sudah mau dilantik baru dicoret namanya,” ucap Agustina.
Bekas Asisten II Pemerintah Kabupetan Merauke itu menambahkan, pihaknya telah membuat rekomendasi pada pemerintah agar meninjau kembali masalah Hanna. “Ya kami dari Kaukus tidak mau ini jadi masalah, ia layak jadi pemimpin dan harus dilantik.”
Mendukung kasus Hanna, puluhan perempuan yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Papua Peduli Keadilan (JP3K) sempat menggelar unjuk rasa di Kantor MRP di Kotaraja, Senin (24/5) lalu. Mereka meminta Hanna dilantik sebelum pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MRP periode 2011-2016.
Mereka juga meminta MRP menunda pelaksanaan pemilihan Ketua definitif hingga Hanna Hikoyabi menjadi anggota MRP dari Dapil (daerah pemilihan) I, yakni Kota dan Kabupaten Jayapura. “Ya pemilihan ketua harus menunggu Ibu Hanna dilantik,” kata Koordinator demo, Dolly Yakadewa.
Penolakan atas putusan Mendagri juga datang dari Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua. “Kami menilai pemerintah telah sewenang-wenang merampas dan meniadakan hak berpolitik dari perempuan Papua. SBY harus bertanggungjawab disini,” kata Erna Mahuze, Wakil Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua.
Menurutnya, keterlibatan perempuan Papua dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan merupakan salah satu hak asasi yang telah diakui konstitusi. “Sehingga negara wajib menjamin dan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi perempuan, termasuk kami perempuan Papua. Bukan sebaliknya membuat pelecehan atas itu,” ujarnya.
Selain Hikoyabi, Maria Kambirok dari daerah pemilihan 10 wilayah Boven Digoel dan Frida T Klasin dari Sorong, Raja Ampat, juga mendapat perlakuan tidak manusiawi, didepak setelah sebelumnya terpilih dalam pemilihan lembaga kultur tersebut. “Pemerintah beralasan karena mereka tidak representatif, ini sangat keliru. Ini sama saja dengan bentuk kekerasan terhadap perempuan Papua,” tegasnya.
Jaringan Perempuan menuntut pengembalian hak Hana dan sejumlah wanita lain agar bisa duduk di majelis. “Kita akan melakukan aksi bila wakil kami tidak duduk di MRP.”
Mahuze berpendapat, keputusan menolak Hana Hikoyabi merupakan presenden buruk yang berpotensi menimbulkan budaya takut, memasung dan mengkerdilkan hak setiap warga Papua. “Pemerintah yang berjalan dalam budaya takut hanya akan menjadi lumpuh dan tidak memberi ruang bagi tumbuh kembangnya demokratisasi.”
Sebelumnya 73 anggota MRP periode 2011-2016 dilantik Selasa 12 April lalu. Dua nama yang tidak dicantumkan dalam SK pelantikan oleh Mendagri, Gamawan Fauzi itu adalah Hana Hikoyabi dan alm. Agus Alua (bekas ketua MRP periode sebelumnya).
Hana sendiri merasa dicurangi pemerintah setelah dalam pelantikan tersebut tidak diikutsertakan. “Saya sudah terpilih, tapi kemudian tidak dilantik, ada apa ini,” ucapnya.
Ia memilih menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Saya berharap ada keadilan yang bisa didapatkan perempuan Papua, jangan ada lagi pelanggaran disini,” (jer/don)
http://bintangpapua.com/headline/11225-kaukus-dpr-ri-mendagri-salah