“Berkaitan dengan munculnya pandangan-pandangan ini, JDP merasa perlu untuk klarifikasi,” kata Neles Tebay dalam press realesenya, yang diterima redaksi Jubi, Selasa, (29/3).
Pater Neles mengatakan, yang perlu diketahui bahwa Pembentukan UP4B adalah program pemerintah pusat, bukan JDP. Dalam tataran ini, yang berwenang untuk menjelaskan tentang UP4B adalah Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Masyarakat perlu ketahui bahwa UP4B bukanlah program JDP. Pembentukan UP4B bukanlah hasil perjuangan dan pekerjaan JDP. Oleh sebab itu, JDP tidak mempunyai wewenang untuk menjelaskan segala hal yang berhubungan dengan UP4B. Kita semua masih menunggu penjelasan tentang UP4B dari pemerintah,” jelasnya.
Pater Neles juga mengatakan, pembentukan UP4B tidak tergantung dari ada tidaknya dukungan dari JDP. Sekalipun pemerintah membentuk UP4B, lanjut dia, pemerintah akan merealisasikannya, entah dengan atau tanpa dukungan dari JDP, karena ini adalah program pemrintah.
“Perlu diketahui pula bahwa sejak pembentukan, JDP bekerja untuk mencapai satu target saja, yakni terjadi dialog damai antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua. untuk mencapai target ini, JDP mempromosikan dialog Jakarta-Papua melalui konsultasi publik, seminar, dan berbagai diskusi. Ini semua dilakukan untuk membuka peluang terjadinya dialog Jakarta-Papua,” katanya. (Lasarus Gon)
http://tabloidjubi.com/index.php/daily-news/jayapura/11507-jaringan-damai-papua-tak-urus-up4b
