Press Release: Pemerintah Indonesia mengabaikan suara-suara kritis rakyat bangsa Papua

Selpius Bobii (repro by google)

KOALISI RAKYAT PAPUA BERSATU UNTUK KEADILAN(KRPBK)

Sekretariat: Asrama Nayak Kamkei - Abepura – Jayapura - Papua

“Rakyat Bangsa Papua tidak pernah diam, walaupun pelbagai tantangan datang bertubi-tubi menghadang perjuangan penegakkan Hak-hak dasar  rakyat Bangsa Papua, termasuk hak penentuan nasib sendiri. Pada hari ini, KRPBK menggelar siaran pers untuk terus mengawal sikap rakyat bangsa Papua, antara lain mengawal 11 rekomendasi MUBES MRP bersama orang asli Papua. Siaran Pers ini digelar pada hari ini, tgl 3 Maret 2011 di Asrama Nayak dari jam 14.00 s/d 15.00 WPB yang diliput oleh pelbagai media massa cetak maupun elektro. Berikut ini materi siaran persnya. Tolong foto Copy dan disebarakan ke jaringan Anda, trims. Sayalom.....”

 Press Release

Pemerintah Indonesia mengabaikan suara-suara kritis rakyat bangsa Papua yang menolak UU OTSUS Papua. Perlu kita ketahui bahwa UU OTSUS Papua bukan menyelesaikan masalah Papua, tetapi justru menambah persoalan di Tanah Papua. OTSUS Papua dinilai gagal oleh rakyat bangsa Papua berdasarkan empat indikator utama yang telah gagal diperjuangkan oleh Pemerintah, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur. Disalah satu pihak, kegagalan itu terjadi karena pemerintah pusat mengendalikan para Gubernur dan legislative di Tanah Papua, akhirnya para pejabat di tanah menjadi boneka dari Jakarta. Di pihak lain, tak ada kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, kalaupun ada kewenangan, tetapi itu pun selalu diintervensi oleh Jakarta. Otsus itu digagalkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi di Tanah Papua. Namun, pertama-tama kegagalan OTSUS terjadi karena OTSUS bukan niat baik pemerintah untuk membangun Papua, tetapi OTSUS adalah gula-gula politik pemerintah pusat untuk meredam aspirasi politik Papua merdeka dan untuk memperpanjang penindasan di Tanah Papua.  

Dalam pertemuan DPR RI pada tanggal 28 Februari 2011 yang digagas oleh PANSUS Papua yang diketuai Paulus Sumino mengakui bahwa UU OTSUS Papua telah  gagal dalam pelaksanaannya.  Kalaupun OTSUS Papua itu telah gagal total, pemerintah melalui kesbang pol mempercepat perekrutan dan seleksi MRP yang diback up oleh pimpinan Gereja tertentu, yakni Uskup Jayapura dan Ketua Sinode GIDI, serta sinode lainnya. Sementara itu Ketua SINODE GKI sikapnya kurang jelas, namun pada tanggal 1 Maret 2011 memutuskan mendukung sikap umat Tuhan yang menolak OTSUS Papua. Yang konsisten dengan sikap awal adalah Ketua SINODE Kingmi dan Ketua SINODE BABTIS mendukung sikap umat Tuhan Papua yang menolak OTSUS Papua, bahkan turun jalan bersama umat, serta diperjuangkan sampai ke Jakarta.

Polemik OTSUS Papua, lebih khusus lagi perekrutan, pemilihan dan pelantikan MRP tak akan pernah selesaikan masalah, karena itu pada kesempatan ini kami menyatakan dengan tegas bahwa:

1.      Pemerintah segera bubarkan pemerintahan OTSUS Papua yang telah gagal total, termasuk anaknya MRP; dan segera menjawab 11 rekomendasi hasil MUBES MRP bersama orang asli Papua.

2.      Orang Papua yang terseleksi masuk dalam MRP jilid II segera mengundurkan diri sebelum pelantikan MRP.

3.      Para SINODE tertentu dan para Uskup segera menarik utusannya dari keanggotaan MRP, jika tidak ditarik, maka kami akan melakukan demonstrasi besar-besaran di Tanah Papua, serta melakukan kompanye besar-besaran tentang sikap pimpinan Gereja Papua tertentu yang bertentangan dengan sikap umat Tuhan Papua yang menolak OTSUS Papua dan kini pimpinan Gereja tertentu itu menjadi alat kekuasaan Negara Indonesia untuk menjajah umat Tuhan di Tanah Papua.

4.      Menyerukan kepada rakyat bangsa Papua segera konsolidasi bersatu untuk melakukan aksi damai serentak Papua dan luar Papua pada tanggal 7 Maret 2011 untuk mendesak hentikan pelantikan MRP dan jawab 11 Rekomendasi hasil MUBES MRP bersama orang asli Papua.

 Demikian siaran pers ini dibuat untuk ditindak-lanjuti oleh pihak-pihak yang terkait.

 Port Numbay, 3 Maret 2011

 Juru Bicara

 Selpius Bobii