“Kemiskinan masih membelit sebagian besar masyarakat Papua. Jalan-jalan utama yang menghubungkan kantong-kantong perekonomian produktif di sejumlah wilayah kabupaten masih memprihatinkan dan jauh dari sentuhan pembangunan. Ini pengakuan warga,” ujar anggota Komisi X DPR Diaz Gwijangge, S.Sos, kepada JUBI di Jayapura, Rabu (23/2).
Menurut Diaz, keluhan masyarakat itu terungkap saat berlangsung sosialisasi Perubahan atau Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 RI di Jayapura, 19/2 2011.
“Masyarakat bertanya, ‘Katanya kitorang ada punya otsus. Ada uang, tapi tra ada bukti. Ini pemerintah dorang serius atau tidak mau bantu. Kalau tra mampu, ya, mari kitorang bicara lagi.’ Beginilah keluhan masyarakat yang saya rekan dalam pertemuan,” lanjut Diaz, legislator dari Partai Demokrat.
Dalam acara tersebut, hadir kurang lebih 50 orang perwakilan warga, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, perempuan, kalangan LSM, dan para ketua asrama mahasiswa dari tiap kabupaten/kota di Papua. “Dalam sesi dialog, para peserta langsung mempertanyakan keseriusan pemerintah membangun Papua dari kemiskinan dan ketertinggalan yang masih membelenggu masyarakat selama ini,” kata Diaz.
Selain itu, berbagai masalah seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan prasarana fisik, penegakan hukum, pengadilan hak asasi manusia dan masalah kesejahteraan masih menjadi pergumulan warga setiap hari. Dalam dialog itu, sejumlah peserta mengemukakan, warga Papua tidak butuh janji-janji tetapi ada kerja nyata di tingkat masyarakat akar rumput.
“Isi pidato kenegaraan presiden pada 16 Agustus 2010 jelas. Bahwa Papua dan Papua Barat menempati nomor buntut termiskin dari seluruh provinsi di Indonesia. Namun, setelah itu para pembantu presiden tidak serius menindaklanjuti pernyataan tersebut. Para pembantu presiden belum serius membangun orang Papua dari keterpurukan dan kerbelakangan dari daerah lain di Indonesia,” katanya.
Sementara itu warga Papua, Eli Karuri seorang Tokoh Masyarakat, mempertanyakan kontribusi Partai Demokrat melalui fraksinya di DPR RI. Pasalnya, Papua telah menempatkan tiga wakilnya di DPR melalui Partai Demokrat.
“Komitmen rakyat Papua memenangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pilpres 2009 lalu, terbukti. Begitu juga pada pileg yang mengantar tiga kader terbaik Papua masuk Senayan melalui Partai Demokrat. Sayangnya, setelah bekerja malah melupakan rakyat yang telah memilihnya,” tegas Bonay.
Menanggapi hal tersebut, Diaz menjelaskan, sesungguhnya pemerintah melakukan banyak hal untuk kepentingan masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia. Bukan hanya di Papua maupun Papua Barat. Misalnya, melalui program-program pro rakyat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Biaya Operasional Sekolah (BOS), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Keluarga Harapan (PKH), Jamkesmas, dan lain-lain.
“Sebagai wakil rakyat Dapil Papua, saya bekerja keras di DPR meneruskan aspirasi masyarakat. Jika banyak aspirasi belum terserap, ya, butuh dukungan masyarakat agar pemerintah lebih jeli lagi melihat Papua dengan segala kekurangan yang saat ini dihadapi,” kata Diaz.
Menurut Diaz, sebagai wakil rakyat ia telah berusaha maksimal memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua. Tinggal bagaimana implementasinya benar-benar dijalankan oleh para menteri terkait selaku pembantu presiden.
Pada bagian lain, menurut Diaz, DPR RI telah membentuk Tim Pemantau Otonomi Khusus Acheh dan Papua. Tugas tim itu memberi masukan kepada Pemerintah Pusat untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam menyelesaikan berbagai soal dalam proses pembangunan di kedua daerah berkonflik seperti Acheh dan Papua. (Eveerth Joumilena)
http://www.tabloidjubi.com/index.php/daily-news/jayapura/11117--keseriusan-pemerintah-membangun-papua-dipertanyakan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar