Rabu, 23 Februari 2011 18:54
Menolak Pemilihan MRP dan Pembentukan Badan Baru UP 4B
JAYAPURA—Sejumlah pimpinan Gereja- Gereja di Tanah Papua tetap pada tuntutan semula yakni ‘ngotot’ menolak pemilihan MRP yang kini sedang berjalan, serta mendesak Pemerintah Pusat menghentikan pembentukan badan baru yang bernama Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B ).
Pasalnya, sikap demikian memperlihatkan wajah arogansi negara yang tak menghormati suara penolakan-penolakan dari rakyat Papua.
Hal it diungkapkan dalam Siaran Pers yang ditandatangani sejumlah Pimpinan Gereja- Gereja di Tanah Papua, masing masing Wakil Ketua BP-AM Sinode GKI di Tanah Papua Pdt. Drs Elly D. Doirebo MSi, Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua Pdt. Dr Benny Giay serta Pdt. Socrates Sofyan Yoman MA di Kantor Sinode KINGMI, Jayapura, Selasa (22/2).
“Terkait pemilihan anggota MRP jilid 2 yang dipaksakan pemerintah, maka sejak bulan Januari 2011, kami telah menyuarakan kegelisahan umat Gereja-Gereja di Tanah Papua bahwa Otsus telah gagal dan dikembalikan ke Jakarta, sehingga dengan sendirinya keberadaan MRP sebagai lembaga yang diamanatkan UU Otsus di Tanah Papua tak mendapat legitimasi sosial dari rakyat Papua,”katanya.
Kegagalan Otsus ternyata bukan hanya merupakan penilaian sepihak dari rakyat Papua, melainkan diakui juga oleh pemerintah pusat dalam hal ini pihak eksekutif dan legislatif, begitu pula para diplomat asing dan lembaga masyarakat sipil Indonesia, serta media massa yang selama ini memberikan perhatian terhadap pembangunan dan kemajuan rakyat Papua, khususnya orang asli Papua.
“Hal ini kami temukan dalam pertemuan-pertemuan yang kami adakan di Jakarta selama sepekan lalu (13-19 Februarai 2011) dengan berbagai pihak dimaksud,”tambahnya.
Dalam Sidang Raya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di Tobelo tanggal 4-8 Pebruari 2011, Gereja-Gereja Indonesia telah mengakui adanya rintihan dan penderitaan umat Kristen di Tanah Papua dan memperkuat kesimpulan umat bahwa Otsus memang gagal mengangkat harga diri dan martabat orang asli Papua.
Karena itu Gereja-Gereja Indonesia mendukung penuh upaya ‘dialog’ sebagai cara demokratis dalam menyelesaikan konflik antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia dengan difasilitasi pihak ketiga yang netral.
Karena itu, sebagai Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua, pihaknya menegaskan bahwa pertama, Ide ‘Papua Merdeka’ dilahirkan dan ditumbuhkembangkan pemerintah sendiri yang selama ini menutup diri dan tak mendengar suara-suara kritis dari rakyat Papua, dengan terus melaksanakan pola-pola pembangunan yang diskriminatif. Kedua, kami tetap pada tuntutan semula bahwa pemilihan MRP saat ini dan pembentukan badan baru yang bernama Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B ) supaya secepatnya dihentikan. Ketiga, pemerintah dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengaktifkan fungsi dari Faried Husein dan Bambang Dharmono yang telah ditunjuk Presiden bersama Komnas HAM untuk menyiapkan dialog antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia dengan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral. Keempat, kami menghimbau umat kami di Tanah Papua agar terus bekerja mengejar keselamatannya sendiri, tak menunggu penyelamatan datang dari luar.
Terpisah, Direktur Lakeda Institute Lamadi de Lamato di Jayapura, Selasa (22/2) terkait pengurangan kuota unsur Islam dalam Pemilihan MRP mengatakan, keterwakilan lembaga keagamaan Islam yang direkomendasikan Tim 7 terdiri dari MUI, Muhamadiah, NU serta Akademisi yang diketuai Dr Tonny Wanggai MA dari 3 nama yang direkomendasikan diantaranya Mohammad Thahamude Asso SE, Didik Yeleget dan Asri Yelipelle SPd.
Namun demikian, lanjutnya, dari tiga nama yang diseleksi ini Ismail Asso terdepak. Padahal Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Pegunungan Tengah (FKMPT) ini adalah kandidat yang juga masuk dalam Bakal Calon (Balon) anggota MRP unsur agama Islam.
Pasalnya, di internal Muslim ada perpecahan. Kalau tidak ada perpecahan mestinya nama Isamail Asso masuk dalam Balon anggota MRP yang direkomendasikan Tim 7.
“Saya sangat sayang sekali nama orang yang potensial dikebiri demi kepentingan orang tertentu,” ujarnya.
Dia mengatakan, publik mestinya mempertanyakan bagaimana kerja Tim 7 dan pihaknya berharap yang masuk di MRP adalah orang orang kompoten dan bisa menyumbangkan ide agar MRP tak lagi seperti lembaga kultur yang giginya ompong. (mdc/don).
http://www.facebook.com/home.php#!/home.php?sk=group_167639263263065
Tidak ada komentar:
Posting Komentar