“Sampai sekarang Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat belum keluarkan pernyataan resmi mendukung dialog Jakarta – Papua. Biar Pemerintah di Papua tidak setuju tapi kami tetap jalan. Kami maklumi hal itu,” kata Tebay kepada wartawan di Abepura, Jumat (25/3).
Tebay mengaku, memang Pemerintah belum menyepakati dialog tersebut, lantaran diawal sosialisasi terkait dialog itu, Pemerintah menilai proses dialog tersebut merupakan tindakan separatis dan perlawanan terhadap negara yang sementara dikerjakan.
Menurut Tebay, pihaknya memaklumi sikap dan pandangan itu. Jika salah satu individu yang bekerja di Pemerintahan secara resmi menyatakan sepakat dengan doalog Jakarta –Papua maka posisinya akan terancam. Selain itu, dirinya dapat dinilai sebagai separatis, jabatannya terancam dicopot.
“Kalau orang yang bekerja dalam Pemerintah katakan setuju atau sepakat dengan dialog Jakarta – Papua maka posisinya terancam. Jabatannya bisa dicabut,” tandasnya. Dia menambahkan, meski demikian, JDP yang dibentuk untuk mensosialisasikan dialog Jakarta – Papua ke sejumlah wilayah di Papua tetap melanjutkan sosialisasi.
Dari data yang diperoleh JUBI, Jaringan Damai Papua dibentuk sejak Januari 2010. Jaringan itu memiliki 32 anggota. Puluhan anggota itu berasal dari berbagai lembaga di Papua. Namun, mereka tak mengatasknamakan lembaganya dalam melakukan sosialisasi soal dialog Jakarta – Papua. “Masing-masing anggota yang beragubung dalam JDP bekerja secara sukarela. Sosialisasi soal dialog Jakarta – Papua dilakukan dengan sukarela,” ujarnya. (Musa Abubar)
http://tabloidjubi.com/index.php/daily-news/jayapura/11495-pemerintah-papua-belum-setuju-dialog-jakarta-papua
Tidak ada komentar:
Posting Komentar