Weynand : DPR - Papua Tidak Kerja Sembarangan

JUBI --- Terkait dengan berbagai penilaian dan pernyataan dari rakyat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Mahasiswa maupun Organisasi-organisasi  masyarakat (Ormas) yang selama ini menilai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) tidak profesional. Ditanggapi Ir. Weynand Watori, yang juga Wakil Ketua Kimisi A  DPRP.
“Rakyat diharapkan tidak salam paham, semua aspirasinya sudah kami terima dan dibahas namun untuk menentukannya serta memutuskannya membutuhkan banyak mekanisme dan prosedur yang harus dilalui” kata Weynand, kepada JUBI di Jayapura, Jumat (11/2).
Dia menjelaskan semua aspirasi masyarakat selama ini memang telah diterima oleh pihaknya, namun tentunya aspirasi tersebut tidak bisa langsung semena-mena dijawab. "Karena banyak mekanisme yang harus dilalui dan dilakukan dulu sebelum aspirasi tersebut dijawab. Disamping itu, semuanya diatur oleh bangsa ini melalui undang-undang dan konstitusi negara,"

Dia menambahkan, untuk merealisasikan satu aspirasi saja dari rakyat itu membutuhkan waktu dan dana yang banyak. Sementara proses pencairan dana di negara ini membutuhkan prosedur yang panjang juga. Selain itu banyak aspirasi yang sedang kami tampung dan semuanya harus di realisasikan.  "Tetapi tetap aspirasi yang sangat prinsipil diutamakan terlebuh dahulu," akuinya.

“Tidak ada istilah demo hari, hari ini juga dana keluar untuk menjawab aspirasi rakyat terjawab. Karena membutuhkan waktu dan proses yang panjang sebab kami dalam memutuskan suatu kebijakan harus diketahui juga oleh pemerintah pusat” ujarnya.

Sebelumnya, banyak Orang Asli Papua (OAP), Ormas, Tokoh adat, Mahasiswa, tokoh Agama, para pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua bahkan lembaga-lembaga terkait yang selama ini terus mengkritik  kinerja DPRP.  Karena DPRP dinilai tidak professional dalam menjawab aspira  yang terkait dengan kepentingan hak-hak dasar OAP.

Terkait dengan hal tersebut, hingga saat ini banyak aspirasi dan tuntutan OAP yang belum dapat dijawab dan dilakukan DPRP. Seperti tuntutan berbagai kasus pelangarann HAM, kegagalan Otonomi Khusus )Otsus) berdasarkan 11 rekomendasi hasil Musyawarah besar antara Majelis Rakyat Papua  dan masyarakat adat Papua.
Di antaranya Otsus telah gagal dan Pemerintah segera lakukan referendum atau dialog bersama OAP yang dimedia pihak Internasional yang netral, sebagai upaya penyelesaian berbagai konflik dan persoalan yang masih terus terjadi di tanah Papua. (Yarid AP)
http://www.tabloidjubi.com/index.php/daily-news/jayapura/10960--weynand--dpr-papua-tidak-
kerja-sembarangan 
Dialog News