JUBI --- Presiden Sisilo Bambang Yudhoyono (SBY) pekan lalu, telah menunjuk dua untuk mengurus proses Dialog Jakarta-Papua. Mereka adalah Harif Husein dan Bambang Darmono. Akan tetapi, apakah hal ini diterima oleh rakyat Papua atau tidak, sehingga harus jelas dan transparan. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perawakilan Papua di Jayapura, Jumat (25/2).
Matius Murib mengatakan, terkait proses Dialog Jakarta – Papua sudah ada langkah maju terkait penunjukkan dua orang dari Presiden di Jakarta. Namun, di lain sisi penunjukan itu patut dipertanyakan. "Pertanyaan adalah apakah dua orang itu diterima oleh Orang Papua atau tidak oleh Masyarakat Papua,” ujar Murib saat menghubungi JUBI, Jumat (25/2) sore.
Kata dia, hal lain yang harus dipertanyakan yaitu penunjukkan itu ada legitimasi hukum dalam bentuk Surat Keputusan (SK) atau Keputusan Presiden. Apakah kemudian Orang Papua juga sudah diwakili dalam penunjukkan tersebut. “Ini harus jelas. Jangan main-main kucing-kucingan. Harus ada agenda yang jelas,” tegas Murib.
Murib mengungkapkan, kejelasan lain yang perlu diketahui lagi adalah bagaimana gambaran dialog yang kelak akan digelar. Konsolidasi internal sudah diamksimalkan atau belum. Proses mediasi seperti apa yang akan ditepkan nantinya. “Tim Independen harus jelas,” cetusnya.
Pengiat HAM Papua ini meminta pemerintah transparan dalam penetapan itu. Landasan hukum dan penetapan dua orang itu dipulikasikan ke masyarakat agar diketahui bersama. Lantaran dialog ini merupakan solusi terakhir untuk menyelesaikan sejumlah masalah di Papua. “Ini agenda penting jadi semua kesiapan terkait agenda ini harus jelas,” cetusnya.
Dia mengaku, mengetahui penujukkan dua orang itu dari keterangan Harif Husein saat menemui Komnas HAM Papua dan Pusat di Jakarta pada 18 Februari lalu. “Saya dapat informasi dari Harif di Jakarta,” tuturnya.
Dia menambahkan, keterangan lain dari Harif, dirinya bersama rekannya sementara melakukan sosialisasi terkait tugas yang diberikan Presiden. Sedangkan Bambang Darmono, Kata Murib, telah datang ke Jayapura untuk bertemu beberapa Pimpinan Gereja dan LSM. Diantaranya, Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP) dan Pimpinan Gereja GBI di Papua. Kunjungan itu dilakukan sejak, Kamis (24/2) kemarin. (Musa Abubar)
http://www.tabloidjubi.com/index.php/daily-news/jayapura/11138-tim-independen-dialog-jakarta-papua-harus-jelas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar