JUBI --- Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Uncen menilai pembentukan lembaga Majelis Papua Barat sebagai lembaga yang tidak aspiratif dan tidak mendukung permintaan orang asli Papua. “Pembentukan MRP Papua Barat belum jelas visinya apakah untuk kepentingan orang asli Papua atau pejabat yang gila kekuasaan,” ujar Thomas Syufi, Ketua BEM Fakultas Hukum Uncen kepada wartawan di Jayapura, Kamis (16/6) di Jayapura.
BEM Fakultas Hukum Uncen menyebut pembentukan MRP Papua Barat bukan perwakilan kultur Papua karena berpijak pada pleno Majelis Rakyat Papua pada tanggal 30 Mei 2011 disepakati bahwa MRP Papua dan Papua Barat hanya satu. Termasuk menyepakati ada 3 pimpinan dan 2 sekretariat yang berkedudukan di Jayapura. “Kami minta ketegasan dari Mendagri terhadap pembentukan MRP Papua Barat,” kata Syufii.
Terkait itu, BEM Fakultas Hukum Uncen menyatakan sikap agar MRP Papua segera mendesak kedua Pemerintah Daerah di Papua secara mengevaluasi Otsus secara menyeluruh dan melibatkan Pemerintah Pusat dan seluruh komponen masyarakat Papua. Dan menolak secara tegas calon Gubernur dan Wakil Gubernut Papua dan Papua Barat notabene non Papua.
“Apabila aspirasi kami ini tidak direspon baik, kami akan memobilisasi seluruh mahasiswa Papua di Kota Jayapura untuk menduduki kantor MRP untuk meminta pertanggungjawaban terkait utusan anggota MRP Papua Papua Barat dari anggota MRP secara keseluruhan,” ujarnya. (Karolus)
http://tabloidjubi.com/index.php/daily-news/jayapura/12753-bem-uncen--mrp-papua-barat-gila-kekuasaan.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar