*wone nen ap aregerak: Kata Menjadikan Manusia*: DOKUMEN MILITER TERBONGKA DI PAPUA

GEREJA KEMAH INJIL (KINGMI) DI TANAH PAPAPUA
Akte Notaris Nomor 37 Tanggal 20 Maret 1973
Surat Keterangan telah mendaftarkan diri di Depag RI No.E/VII/62/424/73
BADAN PENGURUS HARIAN (BPH) SINODE
Alamat: Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 13 Jayapura, Papua Tlp. (0967) 531531

-------------------------------------------------------------------------------------

No. 12/ST/KBPS-KIngmi/VII/11

Hal: Surat terbuka Terkait Dokumen Rahasia Pangdam Erfi Triassunu Menstigma Gereja Kingmi Papua

Lampiran: tidak ada.

If there is conflict between the government and the church it is not because the church is a political opponent of the government. It is rather because the conflict is already established between the government and the people and the church defends the people[1].

Kepada

Yth: Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata RI

Di Jakarta

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami sebagai pimpinan umat Kingmi di Tanah Papua menyampaikan secara terbuka kepada Bapak, keprihatinan Gereja kami menyikapi sebuah dokumen Rahasia bernomor: R/773/Iv/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 30 April, oleh Mayjend Erfi Triassunu, Pangdam XVII/Cenderawasih atas laporan Pdt. Karel Maniani STh, Ketua GKII (Gereja Kemah Injil Indonesia) wilayah Papua dan masukan dari berbagai kalangan di Kodam yang diangkat media asing pada tanggal 7 Juli lalu.

Melalui dokumen tsb, Panglima Kodam Cenderawasih menyatakan:

(a) Kami, Sinode Gereja Kingmi Papua sebagai Gereja berbasis kedaerahan/kesukuan yang dibentuk untuk mendapat dana sebanyak-sebanyaknya dari Pemerintah untuk membiayai perjuangan Politik Papua merdeka dengan dalih wakil umat.

(b) Sementara Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) mengedepankan pelayanan pekerjaan Tuhan dengan pembinaan umatnya.

(c) Sehingga Sinode Gereja Kingmi Papua memahami misinya mengembangkan/ gelagat unsur politik Papua merdeka) dengan dalih dogmatik injil, sementara GKII mempertahankan Dogmatika yang diwariskan oleh misionaris.

Berangkat dari pandangan seperti itu Pangdam dalam dokumen tsb menyarankan kepada agar Pemerintah sbb: (a) memfasilitasi pertemuan untuk menyelesaikan konflik tsb, sambil mengajukan Kodam XVII/Cenderawasih sendiri sebagai mediator (b) apabila tidak bisa dengan cara itu, diambil “tindakan tegas” sesuai dengan misi/tujuan dari dogmatika injil.

Bapak Presiden yth, kami menyikapi stigma politik tsb dengan mengeluarkan surat terbuka ini.

Pertama karena stigma ini selalu dipakai lembaga pemerintah dan swasta di negeri ini untuk mendiskriminasi umat kami dalam memberi promosi jabatan atau penerimaan pegawai baik swasta maupun negeri. Sejumlah anggota jemaat kami tidak diterima sebagai pegawai hanya karena keanggotaannya sebagai warga Gereja Kingmi Papua.

Demikian juga MAF (Mission Aviation Fellowship) yang telah lama bergerak dalam bidang jasa angkutan misi Gereja di Papua sejak 1950an, dibawah tema” Wings of love (sayap kasih)” belakangan ini menjadi “Wings of discrimination” in the name of God, (sayap diskriminasi atas nama TUhan) dengan menolak melayani kebutuhan penerbangan warga Papua hanya karena mereka memilih menjadi anggota Gereja ini, yang telah dirintis sejak Januari 1938. Para pengerja Gereja kami yang telah membayar biaya tiket sudah di atas pesawat siap untuk diberangkatkan sering diturunkan dari pesawat karena stigma ini.

Banyak juga warga jemaat dan tokoh Gereja dan masyarakat yang dibunuh dan dibungkam dan sebagian lagi sudah dan sedang mendekam di penjara /Lembaga Pemasyarakat di Papua lewat tudingan ini. Karena itu, menyikapi tuduhan yang dibuat terhadap Gereja kami secara terbuka.

Kedua, budaya menstigma Gereja Papua telah berurat akar dalam lembaga pemerintah di tanah Papua. Penelitian terhadap arsip Gereja kami menunjukkan bahwa: tuduhan kepada Gereja-Gereja Papua sebagai pendukung Nasionalisme Papua pernah dikeluarkan lewat sebuah dokumen serupa oleh petinggi Tentara Indonesia di Papua dalam bulan September 1966, dalam bentuk stensilan berjudul: Penertiban Kegiatan-Kegiatan Misionari di Irian Barat. Saat itu pimpinan-pimpinan Gereja Papua masing-masing: Pdt. F.J.S. Rumainum (Sinode GKI), Pater H. Haripranata SJ (Wakil Geredja Katolik Irian Barat), Pdt, Ch.D. Paksoal (Sinode KIngmi), Pdt. Th. Itaar (Geredja Betel Pentakosta) dan Pdt. N. Sumual (Geredja Pentakosta):memberi sanggahan terhadap tudingan tersebut.

Dalam bulan Agustus 2007, Ramses Ohee, bos dari Barisan merah putih sebagai milisi binaan pemerintah melemparkan tuduhan yan sama terhadap Alm Pdt. Corinus Berotabuy, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua di tuduh ke Australia untuk mencari dukungan dari rakyat Australia dari rakyat Australia. Tanggapan terhadap surat ini kami berikan secara terbuka karena kami menduga “memberi tudingan terhadap lembaga-lembaga Gereja di Papua sebagai kendaraan politik Papua merdeka” sebagai bagian dari tupoksi (tugas pokok dan fungsi) pemerintah /KOdam, toh tudingan ini dilakukan untuk ketiga kalinya sejauh yang terungkap, mungkin masih banyak dokumen rahasia lainnya.

Ketiga, surat terbuka ini kami buat dengan mengacu juga kepada “deklarasi teologi” Gereja-Gereja di Tanah Papua (tanggal 26 Januari 2011) dan atas dasar keyakinan Gereja kami bahwa: Allah Kitab Suci kami, Allah leluhur kami bangsa (orang asli) Papua dan Allah Gereja kami: melihat negara dan pemerintah dari sudut pandang dan rencanaNya sendiri sebagai Pencipta. Negara dari sudut pandang itu tidak berdiri sendiri dan tidak otonom. Pemerintah dan Negara adalah lembaga yang ditetapkan Tuhan untuk memelihara dan melindungi umatNya; yang berperan sebagai “anugerah pencegah: gratia preveniens”, yang diberi kuasa dan wewenang oleh TUhan untuk menjalankan tugas preventif: mencegah kekacauan, kemiskinan, kekerasan dan kekalutan dan perbuatan jahat, pembunuhan etnis, dll untuk mencegah gerakan dan tindakan reaktif menyikapi keadaan tadi.

Dalam Mazmur 72, yang kami pahami sebagai doa dari upacara pelantikan raja, Allah mengaruniakan kuasa dan wibawa kepada raja/penguasa negara; supaya ia bisa “memerintah dan mengadili umatnya dengan hokum dan keadilan & memerintah yang tertindas dengan kebenaran … memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu dan menolong orang-orang miskin dan meremukkan pemeras-pemeras. … sayang kepada orang lemah dan orang miskin … menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan, darah mereka mahal di matanya… (Maz. 72: 1;2,4, 14).

Dalam Yoh 19:11a, kuasa dan wewenang untuk memerintah diberikan oleh TUhan. Kata Yesus kepada wakil kekaisaran Romawi: Engkau tidak mempunyai kuasa apapun, terhadap Aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, kekuasaan pemerintah dan Negara sebagai sebuah lembaga diberikan oleh Tuhan.

“Tidak ada pemerintah tidak yang berasal dari Allah” (Roma 13:1)

Surat terbuka ini kami buat karena keyakinan kami bahwa kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah dan Negara (termasuk Pangdam XVII /Cendrawasih) diberikan oleh Tuhan untuk mewujudkan amanat Tuhan tadi yang terdapat dalam ayat Firman TUhan tsb.

Dengan pijakan di atas kami sampaikan bebeberapa hal berikut kepada Bapak sbb:

Pertama, kami menolak segala usaha baik sengaja maupun tidak oleh pihak manapun yang berupaya menggiring opini public untuk mereduksi hakekat keberadaan lembaga agama menjadi organisasi politik; atau mengidentikkan Gereja dengan OPM. Kami menyesalkan sikap dan kebiasaan yang telah lama dipelihara dalam benak penguasa pemerintah yang melihat semua gerak dan dinamika kehidupan Gereja Papua semata-mata dari sudut pandang politik. Cara pandang demikian menghalangi penguasa gagal melihat peran Gereja membangun persaudaraan dan kesetia-kawanan dengan mereka yang menderita dan tersingkirkan.

Kedua, dengan berpijak kepada keyakinan demikian, kami menyatakan bahwa Sinode Gereja Kingmi Papua tidak seperti apa yang dibayangkan oleh pemerintah yang diwakili Pangdam dan Gereja Kemah Injil Indonesia dan lembaga binaan lainnya. Kami menolak posisi “pendukung OPM” yang diberikan Pangdam; kami yakin ini sebuah siasat untuk untuk mematikan peran kenabian” Gereja di Tanah Papua; yang dilakukan untuk menjaga proyek Papua sebagai “situs kekerasan”, situs ratapan dan trauma” warga bangsa (orang asli) Papua, yang menurut kami bertentangan dengan apa yang diajarkan Tuhan dan Allah Gereja kami.

Ketiga, Gereja kami digambarkan Pangdam sebagai Gereja berbasis kesukuan dan kedaerahan; yang menjadi kendaraan politik perjuangan Papua Merdeka. Pertanyaan kami kepada Bapak Presiden ialah: apakah HKBP (Gereja berbasis suku Batak dan kedaerahan ) juga memperjuangkan politik Tapanuli Merdeka? Atau Gereja Gereja Kristen Jawa (Gereja yang berbasis suku Jawa dan kedaerahan): apakah Gereja Kristen Jawa memperjuangkan Jawa Merdeka? Atau Gereja Toraja dan Gereja Protestan Maluku: apakah Gereja itu memperjuangkan Tanah Toraja merdeka atau Republik Maluku Selatan (RMS)? dll

Keempat, kami menilai dokumen yang dikeluarkan Bapak Pangdam tidak obyektif; bersifat mengada-ada. Ia dibuat berdasarkan Laporan sepihak dari seorang Pdt. Karel Maniani, yang kalah dalam gugatan Pengadilan melawan Sinode Gereja Kingmi Papua. Seharusnya: Bapak Pangdam meminta masukan dari kami dan kementerian terkait: Pengadilan Negeri Jayapura. Kementerian Agama, dll. Ini bagi kami, tanda bahwa memang Pemerintah Indonesia sedang menargetkan Gereja kami. Kami terima ini sebagai Salib yang kami pikul, tetapi dengan catatan “kami tidak menerima posisi yang diberikan pak Pangdam”.

Kelima, Bapak Presiden, ijinkan kami mengutip di sini refleksi seorang pimpinan umat, Oscar Romero (1917 -1980), uskup Agung Katolik di ElSalvador (yang telah kami kutip pada awal surat terbuka ini), Kalau ada konflik antara pemerintah dan Gereja, konflik tsb bukan karena Gereja adalah oposisi pemerintah (seperti yang dibayangkan petinggi Negara ini di Papua -BG) tetapi karena konflik itu sudah ada antara pemerintah dan rakyat, dan Gereja membela umatnya. (If there is conflict between the government and the church it is not because the church is a political opponent of the government. It is rather because the conflict is already established between the government and the people and the church defends the people[2]).

Keenam, konflik yang sudah ada antara pemerintah dan rakyat (butir keempat) menurut kami terkait sejarah Papua. Menurut rakyat Papua dan para peneliti: Prof. Drooglever dan Prof. John Saltford, Pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan masyarakat internasional telah membelokkan sejarah Papua lewat Pepera tahun 1969. Melalui Pepera tahun 1969, Indonesia menentukan nasib dan masa depan Papua, dengan menyangkal hak bangsa (orang asli) Papua untuk menentukan pilihannya secara bebas. Akar persoalannya ada di sana. Karena itu menyelesaikan masalah ini, kami mengusulkan agar ditempuh jalan dialog. Tidak dengan menyebar “politik stigma” dan “politik otot” atau “politik mengalihkan atau mencari kesalahan di pihak Gereja” atau masyarakat sipil lainnya.

Sebagai Gereja, kami terus berhadap Bapak Presiden menggenapi janji kampanye Bapak untuk memperjuangkan Papua yang aman dan nyaman, tidak hanya untuk pendatang tetapi terlebih warga bangsa (orang asli) Papua.

Sambil berdoa supaya Tuhan memberikan pencerahan kepada pemerintah dan Negara ini agar ia berubah wajah, tidak hanya “rajin-rajin memasang spanduk: damai dan kasih itu indah” dan rajin-rajin memekarkan Provinsi dan kota/Kabupaten di Tanah Papua, tetapi mulai mengeluarkan aturan hokum dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat Papua agar umat Tuhan di Tanah ini bisa memekarkan potensi dan idealisme dan impian hidup baik yang dikaruniakan Tuhan kepadanya; yang selama ini dikekang politik stigma dan kebijakan serta ideology pembangunan yang tidak berpihak kepada bangsa (orang asli) Papua.

Atas perhatian dan perubahan arah dan kebijakannya yang dibuat di tanah Papua dalam rangka mengembalikan peran Negara dan pemerintah sesuai amanat Firman Tuhan di atas, kami ucapkan terima kasih.

Jayapura 16 Juli 2011

Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua