JAYAPURA—Pihak Gereja KINGMI di Tanah Papua merasa keberatan atas adanya pemberitaan sebuah surat kabar di Australia edisi Kamis (7/7) yang menuding Gereja KINGMI di Tanah Papua memanfaatkan bantuan dana Otsus dari Pemerintah Provinsi Papua untuk membiayai persiapan kemerdekaan bangsa Papua Barat terlepas dari NKRI.
Menariknya, karena pihak Sinode KINGMI menyebut-nyebut Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Erfi Triassunu, sebagai sumber pernyataan tersebut. Namun sayangnya, pihak Sinode KINGMI tak menjelaskan secara detail kronologis berita yang dimuat surat kabar yang terbit Kamis (7/7) itu.
Atas kejadian itu, pihak KINGMI meminta Pangdam bertanggungjawab atas pernyatan nya itu.
Demikian disampaikan Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magai S.IP didampingi Anggota Ignasius W Mimin Amd.IP ketika pertemuan bersama Pengurus Sinode KINGMI di Tanah Papua diruang Komisi A DPR Papua, Jumat (15/7. Sementara itu, Pangdam Erfi Triassunu yang dikonfirmasi Bintang Papua di ruang kerjanya, Jumat (15/7) terkait desakan agar pihaknya bertanggungjawab atas pernyataannya terkait dugaan Gereja KINGMI di Tanah Papua separatis membantah. Dikatakan, dirinya tak pernah mengatakan hal tersebut. Tapi hanya menginginkan agar konflik yang terjadi tak dimanfaatkan pihak ketiga yang dapat mengusik Papua tanah damai.
Menurut Pangdam, pihaknya sering diminta untuk memberikan jaminan keamanan kepada pengurus gereja yang dilanda konflik internal. Tapi pihaknya justru menyampaikan kepada Gubernur untuk mengambil peran menyelesaikan konflik tersebut. Pasalnya, lembaga TNI tak memiliki peran untuk menyelesaikan konflik gereja, tapi apabila diminta untuk menyampaikan himbauan untuk ketenteraman dan kedamaian, maka pihaknya selalu bersedia memberikan dukungan.
“Institusi TNI tak melaksanakan tugas untuk menyelesaikan konflik, tapi apabila dibutuhkan pemerintah daerah untuk membantu pihaknya bersedia,” tukasnya.
Ruben Magai mengatakan, pernyataan Pangdam tersebut, untuk mengalihkan sejumlah persoalan besar di Tanah Papua yang belum diselesaikan pemerintah Indonesia seperti korupsi, serta serangkaian aksi penembakan yang terjadi di Tanah Papua.
Karena itu, lanjutnya, pihaknya merencanakan memanggil Pangdam untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya yang diduga menstigmatisasi Gereja KINGMI sebagai pihak yang menggunakan dana Otsus untuk membiayai kemerdekaan bangsa Papua Barat. Sedangkan panggilan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk memberikan klarifikasi penggunaan dana Otsus untuk pembinaan keagamaan di Tanah Papua.
Senada dengan itu, Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua Dr Benny Giay menegaskan, pihaknya menyampaikan keprihatinannya terhadap Pangdam yang telah mengeluarkan suatu dokumen politik yang diduga mengatakan Gereja KINGMI dibentuk untuk membangun gereja suku atau kedaerahan dalam rangka mendapatkan uang dari pemerintah untuk mendukung Papua Merdeka. “Kami mendapatkan bocoran Pangdam menyampaikan hal itu. Setelah kami cek dokumen itu benar. Kami percaya media massa di Australia memuat berita yang benar,” tukasnya.
Sementara itu, Penasehat Hukum Sinode KINGMI di Tanah Papua Benny W Pakage SH MH menandaskan, pihaknya mendesak Pangdam untuk membuktikan dasar hukum atas pernyataannya tersebut. “Tujuan Pangdam itu apa,” katanya.
Sebagai ungkapan penolakan terhadap pernyataan itu, pihaknya merencanakan menggelar aksi unjukrasa sekaligus doa dan ibadah di Halaman Kantor DPR Papua pada Rabu (20/7). (mdc/dee/don/l03).
http://www.bintangpapua.com/headline/12665-koran-australia-sebut-gereja-kingmi-dukung-papua-merdeka
Tidak ada komentar:
Posting Komentar