Mahasiswa Papua Se-Jawa dan Bali seringkali mengalami kesulitan yang sangat tinggi dalam urusannya dengan kartu identitas seperti “KTP”. Misalnya, ketika mahasiswa ditangkap oleh POLISI di daerah dimana mereka studi, karena tidak menggunakan “HELM” lalu mengendarai sepeda motor, mereka ditanya oleh polisi mengapa kamu tidak pake HELM, atau mana surat ijin mengendarai "SEPEDA MOTOR", mahasiswa Papua sering berkata “jangan Tanya aku kenapa/mengapa, sebaiknya Pak Polisi ke Kelurahan, RT/RW, dan tanyakan kepada mereka, mengapa mereka tidak mau memberikan kepada kami surat keterangan untuk mengurus KTP agar kami bisa mengurus SIM?
Polisi menjadi serba salah antara menegahkan aturan tetapi tanpa ada kewajiban yang harus dilakukan pemerintah terhadap setiap warganya. Sepertinya mahasiswa Papua ini tidak mempunyai kewarga negaraan saja.
Polisi menjadi serba salah antara menegahkan aturan tetapi tanpa ada kewajiban yang harus dilakukan pemerintah terhadap setiap warganya. Sepertinya mahasiswa Papua ini tidak mempunyai kewarga negaraan saja.
Diskriminasi seperti ini masih juga terjadi di Indonesia. kondisi yang sama di alami oleh warga Keturunan Cina di Kampung Cina di Jakarta. Namun beda dengan warga Indonesia keturuan India, Pakistan atau lainnya, mereka mendapat perlakukan yang sama untuk kepengurusan KTP atau lainnya artinya mereka bisa mengurus KTP kapan saja mereka bisa mendapatkannya.
Hal ini beda dengan keadaan kami di Papua, orang luar Papua belum tiba di Papua saja, KTP-nya sudah dibuatkan? Di Papua segala sesutau sepertinya tidak sulit tetap beda dengan di Jawa. Misalnya di Bali cukup merata dalam memperlakukan warga "PENDATANG" tamu darimanapun dia harus menggunakan kartu KIP (Kartu Identitas Pendatang), karena mereka bukan warga tetap alias berdomisili di BALI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar