Hentikan Pendekatan Militer di Papua
Jumat, 12 Agustus 2011 | 10:19
Wakil Ketua Konferensi Perdamaian Tanah
Papua, Markus Halus (kiri), Ketua Septet Manufandu (tengah) dan
Penanggungjawab Pastor DR Neles Tebay (Kanan), salah satu akademisi
untuk Papua Damai. (Foto: SP/Robert Isidorus Vanwi)
[JAKARTA] Forum Akademisi untuk Papua
Damai menegaskan, penggunaan pendekatan keamanan di Papua selama ini
terbukti tidak menyelesaikan persoalan konflik. Akibatnya, konflik Papua
justru terus langgeng dan kian mengakar dengan pelaku yang terus
beregenerasi dari tahun ke tahun. Penyelesaian masalah Papua harus
dilakukan dengan cara dialog.
Pola pendekatan militeristik atau jalan kekerasan itu juga terus menimbulkan korban warga sipil di Papua. Akibatnya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi dan kerap dilakukan oleh aparat keamanan di Papua. Selain masalah kekerasan, persoalan ketidakadilan tidak teratasi.
Demikian pernyataan keprihatinan dari Forum Akademisi untuk Papua Damai, yang diterima SP, Jumat (12/9). Forum ini terdiri dari akademisi lintas universitas dari seluruh Indonesia.
Lebih lanjut disebutkan, negara telah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan Otonomi Khusus (Otsus) terhadap Papua yakni sejak tahun 2001. Kendati demikian, pemerintah pusat juga dinilai tidak konsisten dalam penerapannya sehingga gagal khususnya dalam menyejahterakan rakyat Papua.
Dengan mencermati perkembangan tersebut, kebutuhan terhadap upaya penyelesaian konflik Papua dengan tanpa menggunakan pendekatan militeristik sangat penting untuk mewujudkan Papua tanah damai.
Langkah tersebut dapat dilakukan dengan mendorong terjadinya dialog Jakarta-Papua sebagai jalan menuju penyelesaian konflik Papua.
Lebih jauh, penggunaan jalan dialog ini juga penting jika mempertimbangkan adanya kompleksitas persoalan yang menjadi akar konflik Papua. Di titik ini, harus dipahami bahwa persoalan akar konflik Papua ini bukan semata urusan keamanan, atau secara spesifik terkait munculnya separatisme Papua.
Jika dicermati lebih jauh, bahwa akar persoalan konflik Papua sesungguhnya begitu kompleks yang meliputi berbagai sektor kehidupan di Papua: persoalan sejarah, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, kesejahteraan, dan lain-lain. Oleh karena itu keliru bila konflik Papua disederhanakan menjadi persoalan separatisme semata.
Kompleksitas persoalan menuntut penyelesaian konflik Papua secara komprehensif. Upaya itu dapat dirintis melalui dialog damai. Jalan dialog damai bukanlah suatu tujuan, melainkan sebagai proses awal untuk bisa menyepakati berbagai akar masalah dan bagaimana cara penyelesaiannya.
Karena itu Forum Akademisi untuk Papua Damai, sebagai wadah yang dibentuk untuk terwujudnya perdamaian Papua yang didasarkan pada prinsip keadilan, penghormatan HAM dan peningkatan kesejahteraan sosial, mengungkapkan keprihatinannya atas berlarutnya konflik di Papua. Mereka yakin konflik di Papua dapat diselesaikan melalui dialog damai, dan mendesak para pihak untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan di Papua. [W-12]
Pola pendekatan militeristik atau jalan kekerasan itu juga terus menimbulkan korban warga sipil di Papua. Akibatnya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi dan kerap dilakukan oleh aparat keamanan di Papua. Selain masalah kekerasan, persoalan ketidakadilan tidak teratasi.
Demikian pernyataan keprihatinan dari Forum Akademisi untuk Papua Damai, yang diterima SP, Jumat (12/9). Forum ini terdiri dari akademisi lintas universitas dari seluruh Indonesia.
Lebih lanjut disebutkan, negara telah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan Otonomi Khusus (Otsus) terhadap Papua yakni sejak tahun 2001. Kendati demikian, pemerintah pusat juga dinilai tidak konsisten dalam penerapannya sehingga gagal khususnya dalam menyejahterakan rakyat Papua.
Dengan mencermati perkembangan tersebut, kebutuhan terhadap upaya penyelesaian konflik Papua dengan tanpa menggunakan pendekatan militeristik sangat penting untuk mewujudkan Papua tanah damai.
Langkah tersebut dapat dilakukan dengan mendorong terjadinya dialog Jakarta-Papua sebagai jalan menuju penyelesaian konflik Papua.
Lebih jauh, penggunaan jalan dialog ini juga penting jika mempertimbangkan adanya kompleksitas persoalan yang menjadi akar konflik Papua. Di titik ini, harus dipahami bahwa persoalan akar konflik Papua ini bukan semata urusan keamanan, atau secara spesifik terkait munculnya separatisme Papua.
Jika dicermati lebih jauh, bahwa akar persoalan konflik Papua sesungguhnya begitu kompleks yang meliputi berbagai sektor kehidupan di Papua: persoalan sejarah, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, kesejahteraan, dan lain-lain. Oleh karena itu keliru bila konflik Papua disederhanakan menjadi persoalan separatisme semata.
Kompleksitas persoalan menuntut penyelesaian konflik Papua secara komprehensif. Upaya itu dapat dirintis melalui dialog damai. Jalan dialog damai bukanlah suatu tujuan, melainkan sebagai proses awal untuk bisa menyepakati berbagai akar masalah dan bagaimana cara penyelesaiannya.
Karena itu Forum Akademisi untuk Papua Damai, sebagai wadah yang dibentuk untuk terwujudnya perdamaian Papua yang didasarkan pada prinsip keadilan, penghormatan HAM dan peningkatan kesejahteraan sosial, mengungkapkan keprihatinannya atas berlarutnya konflik di Papua. Mereka yakin konflik di Papua dapat diselesaikan melalui dialog damai, dan mendesak para pihak untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan di Papua. [W-12]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar