Kamis, 31 Maret 2011

Pusat Harus Dengar Maunya Daerah juga

Rabu, 30 Maret 2011 15:17

Dialog Jakarta - Papua

JAYAPURA— Segala daya upaya yang digagas Jaringan Damai Papua (JDP) untuk mempercepat Dialog Jakarta—Papua dinilai sesuatu yang tepat dan strategis  untuk menerapkan Otsus secara benar dan penuh martabat sejalan dengan roh dan tujuan dari  Otsus untuk mensejahterakan orang Papua. Demikian disampaikan Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Yance Kayame SH ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (30/3). Politisi Partai Golkar ini menyatakan, meskipun ada Otsus tapi Otsus itu justru biasa bertentangan dengan keinginan keinginan masyarakat di Tanah Papua.
Karena itu, lanjutnya, pihaknya menilai Dialog adalah sesuatu yang positif  supaya pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat menerima aspirasi  rakyat Papua. “Pemerintah pusat wajib mendengarkan keluhan rakyat macam apa dan mereka mau  macam apa. Sebagai  warga negara yang baik harus buat begitu,” katanya.
Pasalnya, bagaimana rakyat Papua dapat menerapkan Otsus secara benar dan tepat apabila DPR Papua berkali kali menghadap pemerintah pusat, tapi justru lembaga  representatif rakyat Papua ini tak diterima sehingga beberapa bulan lalu terjadi aksi unjukrasa di Jakarta.
Dia mengatakan, apabila pemerintah pusat tak mau menerima aspirasi DPR Papua  dan Gubernur di Tanah Papua ini kini  rakyat Papua pergi dan berbicara  langsung dengan  rakyat  yang dimediasi JDP. 
“Kalau kami pelajari politik internasional Indonesia buat Papua itu tinggal nawar nawar gunung, emas, hutan kepada luar negeri. Itu saja bisa mempertahankan Indonesia di Papua ini. Papua ini alat bergainingnya hanya Freeport, LNG Tangguh, hutan, sawit hanya itu saja tapi keinginan  pemerintah pusat  untuk membangun Papua itu tak ada,” ujarnya.
Terkait  hambatan yang dialami JDP untuk memfasilitasi keterlibatan seluruh rakyat Papua ketika digelar Dialog Jakarta—Papua, dia mengatakan, siapapun  yang saat ini berteriak baik Papua  NKRI maupun Papua mau  terlepas dari NKRI mesti dilibatkan. Semua pihak  diundang untuk ber bicara sebagai anak anak Papua dan anak anak Indonesia secara benar supaya Otsus  dan pembangunan di Papua ini dapat dilihat secara tepat, bertanggungjawab dan  bermartabat.
“Supaya kita melihat secara utuh dan menyeluruh masalah Papua dan kita tempatkan Papua ini secara baik, benar, cerdas serta obyektif. Itu  yang dikehendaki masyarakat internasional,” katanya.  
Dia menjelaskan, akibat pemerintah daerah dan pemerintah puat hanya melihat Otsus secara tak utuh dan sepotong potong justru terjadi banyak masalah baik di Timur Tengah maupun   beberapa negara  di Asia bahkan di Eropa Timur terjadi macam macam masalah. 
“Masalah ini perlu kita pelajari dari sana kita mau Indonesia ini harus menjadi negara  contoh  untuk mendamaikan satu dengan   yang lain  di muka  bumi ini. Kita tak mau gara gara masalah Papua sehingga kita ini diangap tak aman di Indonesia,” ungkapnya.
Mantan Ketua Komisi A DPR Papua 2004-2009 ini  mengatakan, pihaknya tetap memperjuangkan hak hak orang Papua. Kalau rakyat yang  merasa untung dan rugi kalau  ada inisiatif oleh masyarakat seperti ini  semua pihak  mesti  mendukung tanpa perlu menghalanginya.
“Jadi kita harap masyarakat pro NKRI juga cukup banyak. Masyarakat yang berjuang Papua  merdeka juga cukup banyak.  Masyarakat yang pro Otsus juga  banyak,” ungkapnya seraya meminjam kata kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Papua harus diselesaikan dengan penuh  tanggungjawab dan penuh bermartabat.” (mdc/don/03)
http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9826:pusat-harus-dengar-maunya-daerah-juga&catid=25:headline&Itemid=96

Tidak ada komentar:

Posting Komentar