Dialog Jakarta - Papua
JAYAPURA— Segala daya upaya yang digagas Jaringan Damai Papua (JDP) untuk mempercepat Dialog Jakarta—Papua dinilai sesuatu yang tepat dan strategis untuk menerapkan Otsus secara benar dan penuh martabat sejalan dengan roh dan tujuan dari Otsus untuk mensejahterakan orang Papua. Demikian disampaikan Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Yance Kayame SH ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (30/3). Politisi Partai Golkar ini menyatakan, meskipun ada Otsus tapi Otsus itu justru biasa bertentangan dengan keinginan keinginan masyarakat di Tanah Papua.Karena itu, lanjutnya, pihaknya menilai Dialog adalah sesuatu yang positif supaya pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat menerima aspirasi rakyat Papua. “Pemerintah pusat wajib mendengarkan keluhan rakyat macam apa dan mereka mau macam apa. Sebagai warga negara yang baik harus buat begitu,” katanya.
Pasalnya, bagaimana rakyat Papua dapat menerapkan Otsus secara benar dan tepat apabila DPR Papua berkali kali menghadap pemerintah pusat, tapi justru lembaga representatif rakyat Papua ini tak diterima sehingga beberapa bulan lalu terjadi aksi unjukrasa di Jakarta.
Dia mengatakan, apabila pemerintah pusat tak mau menerima aspirasi DPR Papua dan Gubernur di Tanah Papua ini kini rakyat Papua pergi dan berbicara langsung dengan rakyat yang dimediasi JDP.
“Kalau kami pelajari politik internasional Indonesia buat Papua itu tinggal nawar nawar gunung, emas, hutan kepada luar negeri. Itu saja bisa mempertahankan Indonesia di Papua ini. Papua ini alat bergainingnya hanya Freeport, LNG Tangguh, hutan, sawit hanya itu saja tapi keinginan pemerintah pusat untuk membangun Papua itu tak ada,” ujarnya.
Terkait hambatan yang dialami JDP untuk memfasilitasi keterlibatan seluruh rakyat Papua ketika digelar Dialog Jakarta—Papua, dia mengatakan, siapapun yang saat ini berteriak baik Papua NKRI maupun Papua mau terlepas dari NKRI mesti dilibatkan. Semua pihak diundang untuk ber bicara sebagai anak anak Papua dan anak anak Indonesia secara benar supaya Otsus dan pembangunan di Papua ini dapat dilihat secara tepat, bertanggungjawab dan bermartabat.
“Supaya kita melihat secara utuh dan menyeluruh masalah Papua dan kita tempatkan Papua ini secara baik, benar, cerdas serta obyektif. Itu yang dikehendaki masyarakat internasional,” katanya.
Dia menjelaskan, akibat pemerintah daerah dan pemerintah puat hanya melihat Otsus secara tak utuh dan sepotong potong justru terjadi banyak masalah baik di Timur Tengah maupun beberapa negara di Asia bahkan di Eropa Timur terjadi macam macam masalah.
“Masalah ini perlu kita pelajari dari sana kita mau Indonesia ini harus menjadi negara contoh untuk mendamaikan satu dengan yang lain di muka bumi ini. Kita tak mau gara gara masalah Papua sehingga kita ini diangap tak aman di Indonesia,” ungkapnya.
Mantan Ketua Komisi A DPR Papua 2004-2009 ini mengatakan, pihaknya tetap memperjuangkan hak hak orang Papua. Kalau rakyat yang merasa untung dan rugi kalau ada inisiatif oleh masyarakat seperti ini semua pihak mesti mendukung tanpa perlu menghalanginya.
“Jadi kita harap masyarakat pro NKRI juga cukup banyak. Masyarakat yang berjuang Papua merdeka juga cukup banyak. Masyarakat yang pro Otsus juga banyak,” ungkapnya seraya meminjam kata kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Papua harus diselesaikan dengan penuh tanggungjawab dan penuh bermartabat.” (mdc/don/03)
http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9826:pusat-harus-dengar-maunya-daerah-juga&catid=25:headline&Itemid=96
Tidak ada komentar:
Posting Komentar